GELORA.CO - Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung selama hampir empat jam, Jumat (30/1/2026) malam, di Kertanegara.
Said Didu menyebut pertemuan itu membahas agenda besar pengembalian kedaulatan negara yang selama ini, menurutnya, telah dirampas oleh oligarki.
Hal tersebut disampaikan Said Didu dalam pernyataannya di kanal YouTube YouTuber Pejuang, Minggu (1/2/2026) di depan sejumlah orang.
Said Didu mengaku datang dengan membawa mandat moral untuk menyampaikan rencana pembentukan gerakan di luar pemerintahan guna merebut kembali kedaulatan rakyat.
“Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam,” kata Said Didu.
Menurutnya, Presiden Prabowo memahami bahwa kondisi Indonesia saat ini rusak karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan sumber daya alam telah diambil alih oleh segelintir elite.
Said Didu menegaskan, gerakan tersebut bukan untuk menjadi pendukung kekuasaan, melainkan murni gerakan kedaulatan.
“Kami bukan ternak siapa pun. Kami adalah ternak kedaulatan. Siapa pun yang merampas kedaulatan, akan kami hadapi,” tegasnya.
Said Didu secara terbuka menyebut aktor-aktor yang ia anggap sebagai “pedagang kedaulatan”.
Menurutnya, pedagang kedaulatan terbesar berada di partai politik dan DPR, disusul kelompok yang ia sebut sebagai Parcok dan Parjo.
“Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mall pedagang kedaulatan. Dagangannya satu: kedaulatan bangsa,” ujarnya.
Ia menjelaskan pola oligarki yang dinilainya merusak negara, mulai dari membujuk legislator membuat aturan, memperoleh konsesi lahan dan tambang, menguasai perbankan, hingga mengeruk keuntungan di pasar modal.
Said Didu menyebut hanya sekitar 60 oligark yang menguasai kekayaan nasional, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat.
“Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan,” katanya.
Meski demikian, Said Didu menegaskan tidak ada oposisi terhadap program utama Presiden Prabowo.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda pemberantasan korupsi, pembersihan penegak hukum, dan pengembalian kedaulatan nasional.
“Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan,” tegasnya.
Ia juga menyebut baru kali ini dalam sejarah Indonesia ada presiden yang berani menyentuh kepentingan oligarki secara terbuka.
Oligarki adalah sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit—pengusaha kaya, pejabat politik, atau militer—untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok mereka di atas aspirasi rakyat.
Karena itu, Said Didu menilai perlawanan terhadap Prabowo akan sangat besar, terutama dari DPR dan elite politik.
Said Didu menyatakan gerakan yang akan dibentuk tidak berbasis partai, organisasi, maupun identitas kelompok.
Fokus utamanya adalah membela rakyat yang kedaulatannya dirampas, termasuk korban penggusuran, perampasan lahan, dan ketidakadilan hukum.
“Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menyatukan kekuatan rakyat di seluruh Indonesia demi merebut kembali kedaulatan bangsa yang, menurutnya, telah lama diperjualbelikan oleh elite kekuasaan.
"Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita," kata Said Didu.