GELORA.CO - Pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam menanggapi kritik Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Abbas menuai kecaman. Respons Dahnil dinilai tidak mencerminkan adab dan etika pejabat publik.
Penilaian tersebut disampaikan Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ikhsan Abdullah. Ia menyoroti penggunaan diksi bernada merendahkan yang disampaikan Dahnil saat merespons pandangan Anwar Abbas terkait penunjukan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang jumlahnya berkurang dari delapan menjadi dua.
“Pembinaan adab dan akhlak wajib menjadi prioritas pembinaan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata KH Ikhsan Abdullah kepada wartawan, Sabtu (29/11/2025).
Menurut KH Ikhsan, persoalan adab dan akhlak di ruang publik, termasuk di kalangan pejabat, menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai Indonesia tertinggal dalam hal etika berkomunikasi dibandingkan sejumlah negara maju.
“Bagaimana mereka memperlakukan alam dengan bijak, menjaga lingkungan dan kebersihan, termasuk menjaga adab dan akhlak dalam berbicara di ruang publik dan media sosial,” ujarnya.
Founder Indonesia Halal Watch (IHW) itu menekankan pentingnya keteladanan dari pejabat dan figur publik. Menurutnya, pilihan kata dan gaya komunikasi pejabat sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat.
“Hendaklah memilih tutur kata dan bahasa yang baik dan santun. Pepatah lama, bangsa yang maju adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika dan moral,” ungkapnya.
Ia juga menilai banyak pilihan diksi yang lebih tepat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik tanpa menggurui atau melukai pihak lain. Menurut KH Ikhsan, bahasa yang digunakan seharusnya memberi semangat dan harapan kepada masyarakat.
“Masyarakat, pejabat, dan publik figur saat ini perlu mencontoh teladan dari para ulama,” tuturnya.
Sebelumnya, Dahnil Anzar dalam sebuah forum menanggapi pernyataan KH Anwar Abbas mengenai kebijakan penunjukan dua perusahaan penyedia layanan haji. Dalam pernyataannya, Dahnil menyebut kritik Anwar Abbas dengan istilah “cangkemnya” dan menyatakan bahwa Anwar Abbas, yang merupakan kiai sepuh, dinilai tidak memahami persoalan haji.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras karena dinilai tidak menjawab substansi kritik. Padahal, KH Anwar Abbas sebelumnya mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan pelayanan ratusan ribu jemaah haji Indonesia hanya kepada dua perusahaan, demi menghindari risiko dan meningkatkan kualitas layanan.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan teknis atau kebijakan, respons Dahnil justru dinilai bernada mengejek dan negatif, sehingga memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh organisasi keagamaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kritik yang ditujukan kepadanya. Pemerintah juga belum menyampaikan sikap resmi atas polemik tersebut.