Penulis Opini: Sri Radjasa MBA (Pemerhati Intelijen)
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Listyo Sigit menyampaikan pernyataan beraroma sarkasme dan narsis. “ Saya menolak Polri di bawah kementerian”.
Listyo menambahkan bahwa meletakan Polri di bawah kementerian, akan melemahkan Polri, negara dan presiden. Listyo Sigit mengakhiri pernyataannya dengan gaya bahasa hiperbola “ saya minta kepada seluruh jajaran untuk pertahankan hingga titik darah penghabisan”.
Tepuk sorai jajaran komisi III DPR disertai dengan yel-yel “manyala Kapolri”, menyambut pernyataan kapolri, mengisyaratkan sebuah ekspresi kemenangan politik, dalam rangka mempertahankan dominasi kekuasaan negara dan merebut kembali suksesi kepemimpinan nasional pada 2029.
Fenomena perilaku kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit yang mengangkangi otoritas pimpinan negara dan terjadi berulang kali, dapat digolongkan sebagai Toxic Leadership. Implikasi dari toxic leadership dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja institusi.
Rapat kerja komisi III DPR dengan kapolri yang sarat oleh drama politik unjuk kekuatan, ternyata telah memicu gaduh politik nasional. Pasalnya para loyalis Prabowo, mulai membangun narasi politik kemarahan Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit yang dipandang tidak lagi memiliki etika dalam bernegara.
Sikap loyalis Prabowo tersebut, justru berdampak semakin terdegradasinya kepercayaan publik terhadap presiden. Publik tidak butuh presiden yang hanya sekedar bisa marah, tetapi mampu mengerahkan seluruh energi kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan, untuk membrangus simpul-simpul ketidak adilan, praktek politik sandera, manipulasi undang-undang dan prilaku korup maupun toxic leadership.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa beban kekuasaan pemerintahan Prabowo semakin multi dimensional. Aspek lingkungan internal presiden Prabowo, penyumbang terbesar carut marutnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
Contoh paling aktual adalah buruknya pola komunikasi pejabat negara menjadi pemantik meluasnya kemarahan publik. Tidak berlebihan jika dikatakan Pemerintahan Prabowo sedang dihadang oleh krisis komunikasi. Hal ini akibat kegagalan para pejabat negara dalam memahami sentimen publik, penggunaan bahasa dari hati dan menerapkan komunikasi yang empatik.
Pernyataan Kapolri Listyo Sigit di rapat kerja Komisi III DPR, adalah potret miskinnya budi pekerti pejabat negara dan cermin dari gaya komunikasi feodal yang sama sekali tidak memberikan pendidikan politik yang beradab.
Dihadapkan oleh semakin akutnya dekadensi moral dan kultural dilingkungan internal presiden Prabowo, seyogyanya agar dipahami oleh loyalis Prabowo, bahwa persoalan bangsa ini, tidak dapat diselesaikan hanya dengan narasi politik “kemarahan presiden”.
Obsesi bangsa ini tidak muluk-muluk dalam memberi kriteria sosok presiden. Bangsa ini rindu kehadiran sosok pemimpin yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Sosok pemimpin yang menjunjung tinggi kehormatan rakyat dan menempatkan serendah-rendahnya para pejabat hukum yang menjual kehormatannya.
Bagi pemimpin yang dinadinya mengalir darah negarawan, pekerjaan mengungkap kasus jokowi dan mengganti kapolri maupun para menteri korup, semudah membalik telapak tangan. Ingat sebesar apapun kezoliman tidak akan pernah bisa kuasa, tapi sekecil apapun kebenaran tidak akan bisa binasa.
Notes: Opini atau tulisan ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis