GELORA.CO - Muncul isu Presiden RI Prabowo Subianto bakal kembali melakukan reshuffle kabinet Merah Putih. Spekulasi mencuat dengan penilain sejumlah pos menteri yang layak dicopot karena kinerjanya.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sebaiknya reshuffle jadi kenyataan. Bagi dia, jika melihat secara objektif, beberapa menteri memang memiliki penilaian kinerja yang rendah.
Jamil pun mengutip dari beberapa hasil survei termasuk Center of Economic and Law Studied (CELIOS). Menurut dia, CELIOS pernah merilis 8 nama menteri dan 2 kepala badan layak di reshuffle karena dinilai kinerja rendah.
Dia menyebut sejumlah Menteri versi riset CELIOS di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia; Menteri HAM Natalius Pigai; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas; hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
“Jadi, Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle idealnya mengacu pada kinerja, integritas, dan kompetensi,” kata Jamil, dalam keterangannya, Minggu, (25/1/2026).
Menurut Jamil, bila itu yang jadi acuan, seharusnya Prabowo bisa me-reshuffle menteri yang juga ketua umum partai seperti Bahlil dan Zulhas.
“Kalau hal itu dilakukan, barulah reshuffle akan dapat meningkatkan kinerja kabinet Prabowo,” tutur Jamil.
Pun, soal Bahlil dan Raja Juli, dia menyebut kedua menteri itu layak kena reshuffle. Dia menilai Raja Juli pernah jadi sorotan karena persoalan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan lemahnya pengawasan dalam manajemen pengelolaan hutan yang berdampak terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Jadi, tidak memiliki komitmen kuat dalam menjaga hutan Indonesia. Selain itu. Kompetensinya di bidang kehutanan dipertanyakan,” tutur eks Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Terkait Bahlil, ia mengkritisi karena Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terseret banyak
banyak pertambangan illegal. Menurut dia, Bahlil juga diduga buka peluang perusahaan swasta yang bersumber dari aktifitas tambang.
“Selain itu, kompetensinya di bidang ESDM juga dipertanyakan. Bahlil juga kerap memunculkan kontroversial sehingga menjadi beban presiden,” sebut Jamil.