GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, tiga tersangka yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara telah memberikan "diskon" nilai pajak perusahaan hingga 80 persen. Bahkan, para petugas pajak meminta fee Rp8 miliar dari nilai pajak yang telah dikurangi.
Ketiga petugas pajak yang telah ditetapkan tersangka itu ialah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin dan Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, "praktik lancung" ketiga petugas pajak itu bermula ketika PT Wanatiara Persada (WP) menyampaikan laporan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023 pada September hingga Desember 2025.
"Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan guna menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran PBB. Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar," ujar Asep saat jumpa pers, Minggu (11/1/2026) dini hari.
Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PT WP mengajukan beberapa kali sanggahan. Dalam prosesnya, Asep menduga Agus Syaifudin meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak “all in” sebesar Rp23 miliar.
"All in dimaksud, bahwa dari angka Rp23 miliar, sebesar Rp8 miliar untuk fee Saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak," ujar Asep.
Akan tetapi, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar. Singkat cerita, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak bagi PT WP senilai Rp15,7 miliar.
"Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan," kata Asep.
PT WP pun melakukan pencairan dana fee dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan, dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan (NBK). PT NBK dimiliki oleh Abdul Karim Sahbudin.
"Selanjutnya, pada Desember 2025, PT NBK mencairkan dana komitmen fee sebesar Rp4 miliar, yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang Dolar Singapura. Dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh ABD kepada AGS dan ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, di sejumlah lokasi di Jabodetabek," ucap Asep.
Dari penerimaan dana tersebut, Asep berkata, Agus dan Askob mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya pada Januari 2026.
Saat proses pendistribusian ini, tim KPK bergerak melakukan penangkapan para terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi pada Jumat hingga Sabtu kemarin. Hasilnya, KPK meringkus delapan orang, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi.
"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar," ucap Asep.
Adapun barang bukti yang diamankan yakni uang tunai sebesar Rp793 juta; uang tunai sebesar 165.000 Dolar Singapura atau setara Rp2,16 miliar dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.
KPK akhirnya menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Berikut daftarnya:
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Dwi Budi
2. Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus
3. Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar
4. Abdul Kadim selaku konsultan pajak
5. Edy Yulianto sebagai staf PT Wanatiara Persada
Sumber: inews