Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa UHC adalah salah satu dari 50 program unggulan pemerintahannya. “Alhamdulillah, sejak tahun 2023, untuk BPJS Kesehatan kita sudah UHC,” ujar Ardiansyah, seperti dikutip dari https://poltekkeskutaitimurkab.org. Ia menjelaskan bahwa warga tidak mampu yang terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dapat mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan mitra BPJS, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPKB) menjadi kunci sukses, dengan pemutakhiran data warga kurang mampu yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. “Ini meminimalisasi keterlambatan pengobatan karena biaya, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat,” tambahnya.
Poltekkes Kemenkes Kutim memainkan peran strategis dalam memperkuat UHC. Sebagai politeknik vokasi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan, Poltekkes telah melatih 200 tenaga kesehatan lokal melalui Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa, fokus pada layanan primer seperti skrining stunting dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Direktur Poltekkes Kutim, Dr. Hj. Siti Nurhaliza, M.Kes, menyatakan bahwa institusi ini siap jadi mitra utama Pemkab. “UHC bukan hanya cakupan asuransi, tapi juga kualitas layanan. Mahasiswa kami turun ke puskesmas terpencil untuk edukasi gizi dan deteksi dini penyakit, memastikan warga tidak mampu berobat gratis dengan layanan optimal,” jelas Dr. Siti. Pada 2025, Poltekkes telah mendukung 15 posyandu di kecamatan rawan seperti Sangatta dan Bengalon, dengan screening 1.500 balita untuk cegah stunting yang mencapai 25 persen di Kutim.
Program UHC Pemkab Kutim mencakup pemerataan perlindungan sosial melalui pendaftaran PBI otomatis bagi keluarga miskin, terintegrasi dengan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Ini memungkinkan warga tidak mampu berobat di 12 puskesmas dan 3 rumah sakit mitra BPJS tanpa khawatir biaya. Dampaknya terasa: angka kematian ibu turun 15 persen sejak 2023, dan cakupan imunisasi anak mencapai 92 persen. Namun, tantangan tetap ada di pedalaman, di mana akses transportasi sulit. Poltekkes merespons dengan posko kesehatan mobile berbasis drone untuk distribusi obat, bekerja sama dengan Dinkes.
Kolaborasi OPD juga mempercepat penanganan stunting melalui program suplemen gizi gratis dan edukasi orang tua. “Dengan UHC, kami pastikan warga tidak mampu dapat akses berobat gratis, dari pemeriksaan rutin hingga operasi darurat,” tegas Ardiansyah Sulaiman. Ke depan, Poltekkes Kutim rencanakan pelatihan 300 kader posyandu pada 2026 untuk tingkatkan layanan primer. Prestasi ini menjadikan Kutim teladan: UHC bukan janji, tapi kenyataan yang selamatkan nyawa. Dengan dukungan Poltekkes, Kutai Timur siap wujudkan masyarakat sejahtera dan sehat—generasi emas tanpa hambatan kesehatan.