_(1).jpg)
GELORA.CO - Presiden Prabowo siap "pasang badan" untuk menuntaskan proyek bermasalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang merugi triliunan Rupiah.
Meski begitu, aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh surut untuk mengusut dugaan mark up Whoosh yang tengah diselidiki.
Demikian ditegaskan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam kepada RMOL, Sabtu, 8 November 2025.
“Meskipun Prabowo pasang badan terhadap utang whoosh namun tidak menghalangi penegak hukum untuk terus mengungkap adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan Whoosh,” tegas Anam.
Menurut Anam, jangan sampai adanya dugaan mark up proyek Whoosh menguap lantaran merasa dilindungi oleh pernyataan Presiden Prabowo yang akan pasang badan terhadap utang whoosh.
“Rakyat dan penegak hukum harus tetap mengawasi terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan whoosh,” pungkasnya.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh telah beroperasi penuh sejak 2 Oktober 2023 yang proyek pembangunannya ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi fantastis.
Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar Dolar AS atau senilai Rp 118,37 triliun dengan kurs Rp16.283. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar Dolar AS.
Untuk diketahui, empat BUMN Indonesia membentuk konsorsium perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang kemudian menjadi pemegang saham mayoritas di PT KCIC.
Berdasrkan laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025 (unaudited), PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC mencatkan kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024.
Kerugian terus berlanjut di tahun ini, dimana sepanjang Januari-Juli atau semester I-2025, PT PSBI juga merugi sebesar Rp1,625 triliun.
Teranyar, KPK sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Whoosh tersebut sejak awal 2025.
“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun (2025)," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin petang, 27 Oktober 2025.
Sumber: rmol