GELORA.CO - Nama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kembali menjadi sorotan setelah polemik status Bandara Morowali Industrial Park (IMIP) mencuat. Siapa sangka, fasilitas penerbangan milik PT IMIP di Sulawesi Tengah itu pernah menyandang status bandara internasional sejak 8 Agustus 2025.
Penetapan tersebut berasal dari Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor KM 38 Tahun 2025, yang mengatur daftar bandara yang diberi kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri. Dalam dokumen itu, tidak hanya IMIP yang tercantum—dua bandara lain juga memperoleh status serupa, yakni:
- Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Pelalawan, Riau
- Bandara Khusus Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara
- Bandara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah
Kebijakan tersebut mengizinkan ketiga bandara untuk menangani penerbangan internasional, khususnya penerbangan tidak berjadwal untuk tujuan evakuasi medis, penanganan darurat bencana, hingga pengangkutan penumpang dan kargo yang berkaitan dengan kegiatan usaha inti masing-masing.
Namun status internasional itu tidak bertahan lama. Hanya tiga bulan kemudian — pada 13 Oktober 2025 — Dudy mencabut kembali kewenangan tersebut melalui Kepmen 55/2025, yang menegaskan tiga bandara tadi tidak lagi dikategorikan sebagai bandara internasional.
“Pada saat keputusan ini diberlakukan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi salah satu ketentuan dalam Kepmen terbaru itu.
Menariknya, pencabutan dilakukan sebelum polemik mengenai Bandara IMIP menjadi ramai diperbincangkan publik belakangan ini. Dudy sendiri sebelumnya diketahui pernah terlibat dalam Tim Kampanye Jokowi–Ma’ruf pada Pilpres 2019 dengan posisi Wakil Bendahara.
Kini publik memberi perhatian besar pada sosok Menhub Dudy, mengingat kebijakan yang sempat membuka dan menutup akses internasional bagi bandara IMIP dalam waktu singkat telah memantik tanda tanya terkait pertimbangan dan dinamika di baliknya.