Pada 20 Januari 2025, hari pelantikan Donald Trump sebagai Presiden, ia mengeluarkan perintah eksekutif untuk mendirikan Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency, disingkat DOGE). Instansi ini bukanlah lembaga resmi yang disetujui oleh legislatif melalui undang-undang, melainkan sebuah organisasi sementara yang dijadwalkan untuk berakhir pada 4 Juli 2026. Tujuan utama DOGE adalah “menghapus birokrasi, mengurangi peraturan yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan merestrukturisasi lembaga federal”. Namun, pada 23 November 2025, hanya sepuluh bulan setelah pembentukannya, DOGE dihentikan operasionalnya, dengan reformasi ini berakhir lebih cepat dari yang direncanakan.
Langkah-langkah radikal yang diambil oleh DOGE ternyata tidak mencapai hasil yang diharapkan, malah memicu serangkaian masalah lain. Pertama, sistem pelayanan publik terkena dampak signifikan. Pemecatan massal yang dilakukan menyebabkan gangguan pada proses pelayanan publik, memicu kekacauan sosial dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kedua, pemutusan hubungan kerja ini berdampak pada keluarga pekerja ganda di wilayah Washington, D.C., yang menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan bagi sebagian keluarga. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pemecatan tersebut cenderung bersifat struktural, dengan dampak yang lebih besar pada karyawan dengan gelar pendidikan tinggi. Banyak dari mereka bekerja di bidang-bidang khusus yang berfokus pada pelayanan publik, dan setelah kehilangan pekerjaan, mereka kesulitan menemukan posisi yang sesuai di sektor swasta. Akibatnya, keahlian profesional yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik justru tidak dapat dimaksimalkan.
Dari segi pengeluaran fiskal, reformasi ini gagal memenuhi tujuannya untuk mengurangi pengeluaran. Data dari Financial Times menunjukkan bahwa pada bulan pertama pemerintahan baru, pengeluaran federal justru meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyebab utama kegagalan ini adalah fokus DOGE yang lebih banyak pada pengelolaan kontrak dan pengendalian jumlah karyawan, sektor-sektor yang hanya mencakup sekitar 4% dari total pengeluaran federal, dan tidak menyentuh bagian pengeluaran utama negara. Beberapa langkah pengurangan yang diluncurkan, seperti pemangkasan anggaran, akhirnya dibatalkan atau ditunda oleh pengadilan, sehingga tidak ada penghematan yang tercapai bagi pemerintah federal.
Dalam pelaksanaan operasionalnya, DOGE juga menghadapi masalah terkait kesalahan informasi. Elon Musk, yang pernah bertemu dengan Trump di Kantor Oval, mengklarifikasi beberapa kesalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya adalah kesalahan yang terjadi di departemen DOGE yang mengacaukan informasi mengenai lokasi, di mana wilayah Gaza di Timur Tengah dan Gaza di Mozambik, Afrika, tertukar, yang memicu diskusi yang tidak akurat mengenai bantuan AS untuk Gaza.
Dari segi hukum, operasional DOGE juga terlibat dalam beberapa gugatan. Beberapa organisasi advokasi dan serikat pekerja mengajukan tuntutan hukum terkait kurangnya transparansi dalam operasional DOGE, menilai bahwa pertemuan-pertemuan instansi tersebut diselenggarakan secara tertutup tanpa membuka catatan publik, yang dianggap melanggar Federal Advisory Committee Act yang mengatur hal tersebut.
Keberadaan DOGE yang singkat dan penghentian operasionalnya lebih cepat dari yang direncanakan menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan cara yang hanya mengandalkan pemecatan karyawan dan pemotongan anggaran tidak berhasil. Meskipun sejumlah langkah seperti pemecatan massal, penutupan lembaga, dan pengurangan kontrak telah diambil, reformasi ini gagal mencapai tujuan yang diumumkan, yakni mengurangi pengeluaran federal sebesar 1 triliun dolar AS. Sebaliknya, pengeluaran federal justru mengalami kenaikan.
Dari dampak yang lebih luas, pengurangan tim yang menangani masalah hak asasi manusia, perubahan iklim, dan isu multilateral lainnya menyebabkan penurunan pengaruh Amerika Serikat dalam bidang-bidang internasional tersebut. Penutupan kantor luar negeri juga menimbulkan keraguan di kalangan sekutu-sekutu AS mengenai keandalan komitmen negara tersebut, yang mempengaruhi stabilitas kerjasama bilateral dan multilateral. Di tingkat domestik, kehilangan banyak posisi profesional memperburuk masalah kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan kurangnya kesinambungan dalam pekerjaan administratif di beberapa sektor. Masalah-masalah ini membentuk tantangan yang harus dihadapi setelah penghentian reformasi DOGE.