GELORA.CO -Dana mengendap mencapai Rp4,17 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di perbankan tidak bisa dianggap sepele.
Data tersebut didapat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dari Bank Indonesia (BI) dengan nilai mencapai Rp233 triliun di 15 daerah, meliputi simpanan Pemkab Rp134,2 triliun, simpanan Pemprov Rp60,2 triliun, dan Pemkot Rp39,5 triliun.
"KDM (Dedi Mulyadi/Gubernur Jabar) memang membela diri bahwa tidak ada dana mengendap. Tapi Pak Purbaya kan base on data, data yang dia omongkan diterima dari bank sentral, Bank Indonesia," kata Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan dikutip Senin, 27 Oktober 2025.
Data Menkeu itu juga dinilai bukan main-main karena sudah disinkronkan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Data itu juga dicocokkan dengan Mendagri. Mendagri juga melihat (data) itu. Sesama menteri kan pasti sinkronisasi data," sambung Syahganda.
Melihat kedua belah pihak saling adu kebenaran, Syahganda melihat pihak yang paling bertanggung jawab adalah BI.
"Kalau bisa diklarifikasi, ya BI di sini bertanggung jawab tentang angka yang disebutkan. Kenapa angka yang di Pak Purbaya dan Mendagri berbeda dengan yang di KDM?" jelas Syahganda.
Secara kedudukan, Syahganda menilai apa yang dilakukan Menkeu Purbaya dengan mengungkap pengendapan dana di 15 daerah itu sudah benar.
"Pak Purbaya enggak salah, karena dia ngomong secara umum, dia nggak mau ada uang menganggur. Kita harus lihat juga hierarki, bahwa Menkeu adalah bendahara negara dan dia tangan kanan presiden untuk urusan keuangan. Dia memang harus melakukan itu (mengungkap ke publik)," pungkas Syahganda
Sumber: RMOL