GELORA.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memutuskan agar SPBU Swasta mengimpor pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina. Kebijakan itu pun dinilai seperti negara tertinggal.
Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi kondisi tata kelola distribusi energi di Indonesia mirip dengan negara yang belum maju. Sebab, praktik ini membuat pasar monopoli yang umum terjadi di negara-negara tertinggal.
"Saya kira negara-negara maju gitu ya, kecuali negara-negara seperti Afrika, negara-negara terbelakang memang itu dimonopoli. Tata kelola tadi dimonopoli oleh negara gitu ya. Tapi negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, yang saya tahu Australia misalnya, itu banyak pemain dan mereka bersaing secara sehat," ucap Fahmy kepada iNews.id, Senin (22/9/2025).
Ia pun menjelaskan bahwa situasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dinilainya tidak berpihak kepada pelaku usaha swasta. Sebab, kebijakan terkait masa berlaku izin impor BBM untuk SPBU swasta yang dikeluarkan Menteri Bahlil menjadi salah satu penyebab utama krisis ini.
Sebagai informasi, sebelumnya izin impor berlaku selama satu tahun. Namun, kini dipersingkat menjadi hanya enam bulan saja.
"Sehingga swasta itu punya waktu yang cukup untuk mengadakan BBM. Proses perizinan di Indonesia itu kan biasanya lama, sehingga sebelum izin keluar, stok swasta sudah habis, maka terjadilah kelangkaan tadi," kata dia.
Tak cuma itu, langkah pemerintah mempersempit ruang gerak pelaku usaha swasta dengan menjadikan Pertamina sebagai satu-satunya pintu distribusi dinilai akan memperburuk investasi di dalam negeri.
"Ini akan memperburuk investasi. Nah kalau investasi semakin buruk, maka pertumbuhan ekonominya akan terganggu. Target Prabowo yang menetapkan pertumbuhan ekonominya 8 persen saya kira mustahil itu akan dapat dicapai dengan adanya kebijakan Bahlil," ucap Fahmy
Sumber: inews