GELORA.CO -Praktik pungutan liar (pungli) dan pemerasan dalam proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa mencapai Rp1 miliar.
Demikian dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam dialog spesial Rakyat Bersuara bertajuk “Eks Wamenaker Korupsi & Bersih-bersih Prabowo” di stasiun televisi swasta yang dikutip, Rabu 27 Agustus 2025.
Arief mengaku pernah menerima pengaduan dari seorang pengusaha di Surabaya yang diminta membayar hingga Rp1 miliar untuk mengurus sertifikasi K3. Padahal, menurutnya, program tersebut seharusnya tidak dipungut biaya alias nol rupiah.
“K3 itu mandatori dari Depnaker untuk melatih pegawai, dan harusnya gratis. Tapi kawan saya dimintai Rp1 miliar. Begitu saya konfirmasi lewat video call, orang Kemenaker pusat langsung grogi dan akhirnya dibatalkan,” kata Arief.
Arief menegaskan bahwa praktik pungli dalam sertifikasi K3 sudah berlangsung lama dan berpotensi merugikan banyak perusahaan maupun pekerja.
“Kalau satu kota saja ribuan perusahaan, bisa dibayangkan berapa besar pungli yang terjadi,” kata Arief.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel bersama 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker, usai terjadi operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung sejak Rabu malam, 20 Agustus 2025 hingga Kamis 21 Agustus 2025.
Dalam perkaranya, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu, diwajibkan memiliki sertifikasi K3 dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas pekerja.
Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personel K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi dan lisensi K3.
Namun, para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya sebesar Rp6 juta agar mendapatkan sertifikat K3. Padahal, tarif resmi sertifikasi K3 hanya sebesar Rp275.000.
Para pekerja atau buruh tersebut harus mengeluarkan uang Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dari para tersangka dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih.
Sumber: RMOL