Poltekkes Malinau Deteksi Kasus Impor Penyakit: Strategi Surveilans di Pintu Masuk Perbatasan

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai wilayah perbatasan yang strategis, terus menguatkan pertahanan kesehatan masyarakat dari ancaman kasus impor penyakit. Dinas Kesehatan (Dinkes) Malinau telah memetakan empat pintu masuk utama sebagai potensi gerbang penyebaran, yaitu perbatasan KTT-Malinau, pelabuhan speedboat, bandara, dan perbatasan Malinau-Nunukan. Upaya deteksi dini ini menjadi prioritas untuk mencegah lonjakan kasus penyakit menular dari luar daerah, terutama di tengah mobilitas tinggi pekerja konsesi pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, serta tenaga kerja asing. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Malinau, sebagai lembaga pendidikan vokasi kesehatan terdepan di wilayah ini, turut berkolaborasi dengan Dinkes melalui pelatihan surveilans dan pengabdian masyarakat, memastikan sistem deteksi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepala Dinkes PPKB Malinau, Makson, menyoroti kerentanan geografis dan ekonomi Malinau sebagai faktor utama. “Ada 4 pintu masuk di Malinau. Mulai dari perbatasan KTT-Malinau, di Pelabuhan Speedboat, Bandara, dan Perbatasan Malinau-Nunukan. Jadi warga yang masuk tidak semua bisa terpantau,” ujar Makson, seperti dikutip dari https://poltekkesmalinau.org. Ia menjelaskan bahwa pemetaan ini melibatkan faktor geografis, ekonomi, dan tenaga kerja, di mana mobilitas tinggi sering membawa risiko impor penyakit seperti tuberkulosis (TB), malaria, atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Upaya deteksi dilakukan melalui surveilans oleh Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dengan memanfaatkan kapasitas SDM dan tenaga surveilans, mirip strategi selama pandemi COVID-19. Tidak ada kasus impor signifikan terdeteksi baru-baru ini, tapi pemantauan terus dilakukan untuk antisipasi.

Poltekkes Kemenkes Malinau memainkan peran krusial dalam memperkuat sistem deteksi ini. Sebagai politeknik vokasi kesehatan, Poltekkes tidak hanya mencetak tenaga ahli, tapi juga terlibat langsung dalam pengabdian melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa. Direktur Poltekkes Malinau, Dr. Hj. Siti Nurhaliza, M.Kes, menyatakan bahwa lembaga ini siap jadi mitra utama Dinkes. “Kami dorong surveilans aktif di empat pintu masuk dengan pelatihan 100 mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat untuk deteksi dini. Di Malinau, di mana 60 persen penduduk bergantung pada sektor kehutanan dan perbatasan, impor penyakit seperti TB bisa picu wabah lokal. Mahasiswa kami edukasi warga tentang gejala awal dan tes cepat, sekaligus pantau mobilitas pekerja asing,” jelas Dr. Siti.

Kolaborasi Poltekkes dengan Dinkes mencakup workshop bulanan untuk kader desa, di mana surveilans menggunakan aplikasi digital untuk laporan real-time dari pelabuhan dan bandara. Ini memungkinkan respons cepat, seperti karantina sementara bagi kasus mencurigakan. Dampaknya, kasus impor TB turun 25 persen sejak 2024, berkat pemantauan ketat. Namun, tantangan tetap ada: keterbatasan SDM di perbatasan Nunukan-Malinau. Poltekkes rencanakan program pelatihan 200 kader pada 2026, terintegrasi dengan One Health Approach untuk pantau kesehatan hewan dan manusia.

Dengan deteksi kasus impor yang optimal, Malinau bukan lagi zona rentan, tapi model pencegahan nasional. Edukasi, surveilans, dan kolaborasi adalah senjata utama—untuk Malinau sehat dan tangguh di perbatasan utara.