Penjelasan itu dikatakan oleh Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir usai mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3/2024) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis.
“Kami mengharapkan diadakan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden salah satu pasangan calon. Dan itu diganti calon wakilnya. Mari kita bertarung dengan jujur, adil, dan bebas,” kata Ari.
Ari menyebut permohonan yang diajukan tersebut bukan untuk mempermasalahkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Tetapi, kata dia, pengajuan permohonan itu soal proses dalam mendapatkan hasil pemilu.
Pihaknya, kata dia, menemukan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Nantinya Tim Hukum AMIN akan menyampaikan bukti-bukti yang dimiliki di dalam persidangan nantinya.
“Forum ini resmi, forum yang legal, dan kami punya keyakinan dengan para hakim MK untuk memperbaiki citra MK,” ujarnya, dikutip Antara.
Terkait tanggapan MK soal laporan yang diajukan, Ari menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga peradilan tersebut.
“Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kita tetap istikamah berjuangnya,” ucapnya.
Ia pun mengaku optimistis Hakim MK yang akan mengadili perkara PHPU dapat memutuskan dengan adil.
“Kami optimistis karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang punya rekam jejak yang baik, bagus, dan beliau waktu dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah menunjukkan sikapnya dan juga ada dua hakim yang baru, darah segar, dan tahu juga rekam jejaknya baik,” ujarnya.
Pendaftaran gugatan perkara PHPU tersebut telah dilaksanakan secara resmi pada Kamis pukul 09.00 WIB.
Beberapa tokoh yang turut hadir dalam proses registrasi di antaranya adalah Kapten Timnas AMIN M. Syaugi dan Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong.