"Ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding (belum dilunasi), jumlah utang pemerintah per akhir Januari 2024 tercatat Rp 8.253,09 triliun dengan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) 38,75 persen," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita Edisi Februari 2924.
Kemenkeu mengklaim, rasio utang ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen.
Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Adapun komposisi utang sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,19 persen.
Pemerintah menarik utang lewat instrumen SBN sebanyak Rp 7.278 triliun. Berikut rinciannya.
1. Domestik sebanyak Rp 5.873 triliun yang terdiri dari:
- Surat utang negara sebanyak Rp 4.741 triliun
- Surat berharga syariah negara sebanyak Rp 1.131 triliun
2. Valas sebanyak Rp 1.404 triliun yang terdiri dari:
- Surat utang negara sebanyak Rp 1.058 triliun
- Surat berharga syariah negara sebanyak Rp 346 triliun.
Pemerintah juga menarik utang lewat pinjaman sebanyak Rp 975 triliun. Ini rinciannya.
1. Pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 36 triliun
2. Pinjaman luar negeri sebanyak Rp 938 triliun yang terdiri dari:
- Bilateral sebanyak Rp 271 triliun
- Multilateral sebanyak Rp 575 triliun
- Commercial banks sebanyak Rp 92 triliun.
"Pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif," ucap Kemenkeu.
Per akhir Januari 2024, kata Kemenkeu, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman. Rata-rata tertimbang jatuh tempo alias average time maturity berada di kisaran 8 tahun.
Sumber: tempo