GELORA.CO - Riuh rendah bursa pengangkatan Panglima TNI baru terus berkembang di ruang publik. Hal ini meluncur deras usai Panglima TNI Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
Publik lalu bertanya-tanya siapa kira-kira kepala staff yang pantas menduduki kursi Panglima TNI baru?
Terkait hal ini, Pakar Militer dan Pertahanan Salim Said menyinggung soal mengapa sosok Panglima anyar ini dibuat ramai, seolah mirip dengan Pilpres. Padahal, ini merupakan hal yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.
“Ini kayak Pemilu saja, biar saja presiden yang pilih, itu kan hak prerogatif beliau. Apa kurang bahan kita untuk Pemilu? Kok jadi ramai, itu biar jadi urusan presiden. Dia bisa tanya ke penasehatnya. Jangan ini jadi barang umum, jadi ribut,” katanya di AKIM, dikutip Hops.id, Senin 6 September 2021.
Menurutnya, riuhnya peristiwa ini sebenarnya memang terasa sejak reformasi. Mengingat Panglima dulu bisa saja datang dari sembarang orang. Sejumlah fakta pun diungkap, sampai pada akhirnya Andika Perkasa dinilai layak menjadi Panglima TNI.
Menurut Salim Said, semua dimulai ketika dahulu ada sejumlah Panglima yang berlatar belakang asal-asalan. Salah satunya dia menyinggung sosok pemimpin di Kodam Kecil di Makassar, yang kemudian ditarik jadi Menteri Perdagangan Ringan, lalu tiba-tiba naik lagi menjadi Panglima TNI.
Di kesempatan itu, dia turut menyinggung nama Benny Moerdani yang meski sudah ‘kontrak mati’ di intelijen, malah dipercaya sebagai Panglima TNI oleh Soeharto. “Karena dulu sembarang orang bisa jadi Panglima TNI, banyak yang tak memenuhi syarat. Itu sebenarnya yang tak diinginkan terjadi,” kata dia.
Panglima TNI baru hak presiden
Dari sanalah, kata Salim Said, pos Panglima TNI kemudian diatur sedemikian rupa agar yang naik merupakan orang yang pernah menjadi kepala staf angkatan. Baik Andika Perkasa dan Yudo Margono.
“Nah Andika itu memenuhi syarat jadi Panglima TNI baru, karena dia sudah kepala angkatan,” katanya.
Meski begitu, Salim Said meminta agar pihak terkait termasuk Presiden turut memperhatikan sejumlah aspek, termasuk soal kapan mereka pensiun. Sebab ini penting, jangan sampai waktu habis untuk memilih Panglima baru.
“Dicek lagi berapa lama dia pensiun, mereka pensiun, kalau sudah terlalu dekat repot dong. Masa angkat panglima lagi.”
Meski kini mulai riuh nama-nama dan endorsment dari sejumlah pihak, Salim Said mendorong agar para pihak tak ikut campur. Sebab kembali lagi, semua tergantung keputusan presiden. Dia pun meminta agar para pihak tak merecoki Presiden.
Terkait sosok yang pantas menjadi Panglima TNI baru, Salim menyinggung adalah orang yang pandai menterjemahkan politik Presiden. Sebab yang harus mengerti politik dan kondisi geopolitik saat ini adalah beliau.
Mulai dari konflik di Laut China Selatan, proxy Afghanistan, Pakistan, India, dan sebagainya harus dikuasai Presiden dan diterjemahkan ciamik oleh Panglima.
“Yang harus tahu politik itu presiden, dia memakai tentara untuk tujuan politik jaga NKRI. Kalau dia oh kurang ahli, dia bisa minta pendapat orang, dari Universitas atau dari mana.”
“Tetapi mintanya jangan terbuka, sebab akhirnya urusan itu bukan jadi urusan prerogatif presiden lagi, tapi jadi urusan publik,” katanya. [hops]