Mantap Oposisi, PKS Jabarkan Empat Evaluasi Rezim Jokowi
logo

2 September 2021

Mantap Oposisi, PKS Jabarkan Empat Evaluasi Rezim Jokowi

Mantap Oposisi, PKS Jabarkan Empat Evaluasi Rezim Jokowi


GELORA.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memantapkan diri untuk berada di jalur oposisi setelah adanya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai pendukung, termasuk PAN.

Dalam memantapkan diri sebagai oposisi, setidaknya ada empat evaluasi PKS terhadap pemerintahan Jokowi.


Pertama di bidang ekonomi. PKS menilai pemerintahan saat ini belum mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi sehingga lebih berpihak pada rakyat atau ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Akibatnya, Indonesia tidak beranjak status dari negara berkembang.

"Indonesia terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah, bahkan penilaian Bank Dunia kita turun peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah-bawah," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/9).

Belum lagi soal angka kemiskinan dan pengangguran yang dinilai masih sangat tinggi. Data BPS Maret 2021 menunjukkan, kemiskinan berada di angka 10,14 persen atau setara 27,54 juta. Kesenjangan atau disparitas ekonomi rakyat dan wilayah juga masih sangat lebar.

Jazuli melanjutkan, utang luar negeri juga terus bertambah dan menjadi beban generasi yang akan datang. Di sisi lain, arah untuk mewujudkan kedaulatan bagi petani, nelayan, pekerja, sdm lokal, serta produk-produk dalam negeri tidak terlihat konsisten, kebijakan hulu dan hilirnya acapkali tidak nyambung.

"Kita negara kaya sumber daya alam, hasil bumi dan hasil laut tapi tiap tahun pemerintah masih impor beras hingga garam," lanjutnya.

Evaluasi kedua terhadap pemerintahan Jokowi adalah bidang politik dan penegakan hukum yang berkeadilan belum menunjukkan hal positif. Lembaga internasional The Economist Intellegence Unit (2020) menilai terjadi penurunan indeks demokrasi Indonesia terendah selama 14 tahun terakhir. Merosot ke posisi 64 dari 167 negara.

"Belum lagi kelompok-kelompok kritis dikriminalisasi. Ada persepsi ketidakadilan dalam perlakuan antara kelompok kritis dengan mereka yang kerap membela pemerintah," papar Jazuli.

Ketiga, di bidang pengembangan SDM dan daya saing bangsa. Saat ini, kata dia, peringkat Indonesia masih di bawah dan kalah dibandingkan sejumlah negara kecil di kawasan. Data UNDP 2020, Indeks Pembangunan Manusia berada di peringkat 107 dari 189 negara.

Evaluasi keempat di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ia berharap, komitmen kebangsaan makin kokoh dan tidak hanya lip service atau sloganistik.

"Sayangnya dalam periode pemerintahan Pak Jokowi, kita justru dihadapkan pada narasi-narasi yang tidak produktif, alienatif, segregatif, bahkan terkesan menghadap-hadapkan sesama anak bangsa dan kebhinekaan," tandasnya.(RMOL)