GELORA.CO - Pengamat politik Tony Rosyid memberikan sorotan terhadap rumor perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi lewat wacana amendemen UUD 45.
Tony menjelaskan, wacana itu malah bisa menimbulkan sebuah polemik yang mengkhawatirkan bagi dunia perpolitikan tanah air.
"Kami sama-sama tahu, ada ketegangan sosial usai pemilu 2019. Ketegangan ini belum reda. Seolah ada kesepakatan bersama bahwa ketegangan akan diakhiri di 2024 melalui pilpres," ujarnya kepada GenPI.co, Senin (6/9).
Dia menjelaskan, setelah pilpres diharapkan semua pihak bisa disatukan lagi dalam bingkai NKRI.
Pasalnya, keberpihakan politik dicairkan kembali dengan adanya struktur pemerintahan yang baru.
"Jangan ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya ledakan di masa ketegangan ini," ujarnya.
Tony Rosyid mengatakan, para elit seharusnya sadar dan matang mensikapi.
"Jangan hanya berpikir sempit dengan kepentingan-kepentingan yang sempit," jelasnya.
Menurutnya, kepentingan bangsa dan juga persatuan harus didahulukan dan diutamakan.
"Jika semua menuruti egonya, keutuhan bangsa bisa terancam. Ini resiko terburuk yang bisa saja terjadi jika amandemen sebagai jalur untuk menambah masa jabatan itu dipaksakan untuk diadakan," jelasnya.[genpi]