GELORA.CO - Setara Institute menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 'lembek' merespons kasus pengrusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi tanggapan.
"Kementerian Dalam Negeri sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang mengoyak nilai-nilai kerukunan umat beragama di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan kepada detikcom, Senin (6/9/2021).
Benni mengatakan Kemendagri mendorong agar kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut hingga pelaku dibawa ke pengadilan.
"Kemendagri mendorong pengusutan lebih lanjut kejadian tersebut oleh aparat penegakan hukum. Jika ditemui tindakan pelanggaran hukum, tentunya perlu diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.
Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan jajaran setempat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Organisasi keagamaan juga diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan hidup rukun.
"Pada saat bersamaan, Kemendagri meminta pemerintah daerah bersama dengan jajaran Forkopimda untuk mengambil langkah-langkah penanganan secara lebih koordinatif dan sinergis, agar persoalan tidak meluas dan dampak bisa diminimalisir," ucap Benni.
"Demikian pula halnya kepada organisasi keagamaan, disampaikan harapan yang sama kepada Forum Koordinasi Umat Beragama setempat agar dapat menyampaikan pesan-pesan kedamaian yang meneduhkan suasana dan menyejukkan hati, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kerukunan nan harmoni," imbuhnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sebelumnya, SETARA Institute menilai Mendagri Tito Karnavian 'lembek' merespons peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar). SETARA menyoroti Mendagri yang belum memberikan pernyataan terkait kasus itu.
"Saya setuju dengan Mas Yendra (jubir jemaat Ahmadiyah) tadi yang memberikan sindiran jelas bahwa Kemendagri terutama Pak Mendagri Menteri Tito itu sampai detik ini tidak memberikan pernyataan," kata Direktur Riset SETARA Institute, Halili Hasan, saat jumpa pers virtual, Senin (6/9/2021).
"Secara umum kalau kita lihat respons Kementerian Dalam Negeri ini bisa kita anggap itu pihak di pusat yang paling lembeklah. Jadi Menteri Dalam Negeri paling lembek merespons tragedi 3 September itu," sambungnya.
Halili melihat peristiwa tersebut dari perspektif makro dan mikro. Dari perspektif makro, kata Halili, Kemendagri harus mengambil peran besar terkait kebebasan beragama di setiap daerah.
Sedangkan dalam konteks mikro, Halili melihat perusakan masjid Ahmadiyah bukan suatu peristiwa yang terjadi begitu saja. Peristiwa tersebut menurutnya adalah hasil dari kegagalan pemerintah kabupaten yang tidak bisa menjamin kebebasan beragama warganya.
Seperti diketahui, ratusan orang merusak Masjid Ahmadiyah di Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Jumat (3/9) lalu. Situasi bisa diredam usai ratusan personel kepolisian turun tangan. Selain merusak masjid, menurut polisi, massa membakar sebuah bangunan di sekitar masjid.
"Ada. Yang sempat terbakar adalah gudang material di samping masjid. Untuk masjid ada bagian yang rusak karena lemparan batu," ujar Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go saat dimintai konfirmasi.
Saat ini polisi telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka perusakan Masjid Ahmadiyah itu.
Polisi menyebut aksi tersebut diduga dipicu warga yang kecewa karena Pemkab Sintang hanya menghentikan operasional masjid. Padahal warga menuntut agar masjid itu dibongkar.[detik]