Vonis Juliari Batubara Hanya 12 Tahun, Aktivis: Tak Sebanding Perbuatannya, Presiden Harus Turun Tangan
logo

24 Agustus 2021

Vonis Juliari Batubara Hanya 12 Tahun, Aktivis: Tak Sebanding Perbuatannya, Presiden Harus Turun Tangan

Vonis Juliari Batubara Hanya 12 Tahun, Aktivis: Tak Sebanding Perbuatannya, Presiden Harus Turun Tangan


GELORA.CO - Aktivis anti korupsi menilai vonis Juliari Batubara tak terlalu berat jika dibandingkan perbuatannya. Presiden Jokowi diminta turun tangan atas vonis ini.

Vonis yang diterima eks Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan yaitu merampok dana bantuan sosial untuk Covid-19.

Dan menerima suap Rp32,4 miliar dari dana bansos tersebut.

Ketua Harian DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie menilai bahwa Juliari Batubara seharusnya menerima satu dari tiga vonis berat, yaitu penjara seumur hidup, vonis mati, atau paling lama 20 tahun penjara.

“Nah aspek keadilan tak diterapkan oleh majelis hakim. Jadi seharusnya hukuman dengan perbuatan seimbang,” ujarnya, Selasa (24/8).

Di satu sisi, Jerry Massie juga khawatir di kemudian hari hukuman itu akan terpotong dengan remisi bagi para koruptor.

Dia ingin agar peringkat Indonesia di posisi 3 negara terkorup se-Asia bisa dihilangkan.

Salah satunya dengan keseriusan menangani korupsi, khususnya memberi efek jera bagi pejabat untuk menghindari perbuatan hina tersebut.

“Kalau Juliari 12 tahun itu tak sebanding dengan perbuatannya,” tekan Jerry Massie lagi.

GIAK, sambungnya, mendorong lembaga peradilan melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan perbuatan pelaku agar UU 31/1999 tentang Tipikor tetap berdiri kokoh.

Artinya, kalau memang tidak berkenan menghukum mati Juliari, maka hakim bisa memilih opsi memiskinkan pejabat.

“Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama. Berbeda dengan Korut, Taiwan, RRC dan Vietnam para koruptor tempatnya di dalam liang lahat,” tegasnya.

Jerry Massie mengingatkan bahwa koruptor sejatinya telah merampok duit rakyat. Maka itu, pemerintah wajib merampas aset mereka semua.

“Jadi kalau tidak ada hukuman berat bagi koruptor saya yakin sampai kapan pun sulit untuk membasmi dan memberangus koruptor di tanah air,” jelasnya.

“Presiden juga harus turun tangan. Kan KPK di bawah kendali presiden. Perlu ada tindakan kongkret, bukan tindakan konyol,” demikian Jerry Massie.[pojoksatu]