Peran Suami Bupati Probolinggo di Kasus Jual Beli Jabatan Kades
logo

31 Agustus 2021

Peran Suami Bupati Probolinggo di Kasus Jual Beli Jabatan Kades

Peran Suami Bupati Probolinggo di Kasus Jual Beli Jabatan Kades


GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merincikan peran Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Hasan Aminuddin (HA) dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo, Jawa Timur. KPK menyebut bahwa Hasan mempunyai peran sangat penting dalam jual-beli jabatan di Probolinggo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, para calon kepala desa di daerah Probolinggo wajib mengantongi paraf atau tanda tangan Hasan Aminuddin sebagai 'tiket' untuk memuluskan jabatannya. Tanda tangan Hasan, kata Alexander, sebagai representasi dari istrinya, Puput Tantriana Sari (PTS), selaku Bupati Probolinggo.

"Ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang," kata Alexander saat konferensi pers di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.

Adapun, harga 'tiket' yang dipatok untuk menjadi kepala desa di Probolinggo yakni, senilai Rp20 Juta.

Selain itu, para calon kepala desa juga diminta agar memberi upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 per hektar. Harga yang dipatok untuk jadi kades tersebut, diduga berasal dari Hasan Aminuddin melalui para camat.

"Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui camat," kata Alex.

Politikus NasDem Hasan Aminuddin disebut telah mengantongi uang sebesar Rp112,5 juta diduga hasil jual-beli jabatan kepala desa di Probolinggo. Uang itu diduga akan dinikmati bersama istrinya, Puput Tantriana Sari.

KPK kemudian menetapkan Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan kepala desa di Probolinggo. 

Selain itu, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya yang mayoritas para calon kepala desa sebagai tersangka.

Sedangkan, 20 orang tersangka lainnya, yakni Sumarto; Ali Wafa; Mawardi; Mashudi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen; Abdul Wafi; Kho'im; Akhmad Saifullah; Jaelani; Uhar; Nurul Hadi; Nuruh Huda; Hasan; Sahir; Sugito; Samsuddin; Doddy Kurniawan; serta Muhamad Ridwan. Sejauh ini, dari 22 yang ditetapkan tersangka, baru lima orang yang ditahan.[viva]