Setelah Jokowi, Maruf Amin Juga Dijuluki Mahasiswa Sebagai "The King Of Silent"
logo

7 Juli 2021

Setelah Jokowi, Maruf Amin Juga Dijuluki Mahasiswa Sebagai "The King Of Silent"

Setelah Jokowi, Maruf Amin Juga Dijuluki Mahasiswa Sebagai "The King Of Silent"


GELORA.CO - Seakan masih bersambung, mahasiswa menjuluki Wakil Presiden RI Maruf Amin sebagai "The King of Silent". Predikat ini diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).

BEM KM Unnes melakukan aksi digital melalui unggahan sosial media Instagram dalam rangka kritik terhadap rezim pemerintahan.

Sebelumnya, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberi gelar "The King of Lip Service" untuk Presiden Joko Widodo.

Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama mengatakan, Maruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi Covid-19 harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Presiden.

Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," sebut dia dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7).

Anehnya, lanjut Wahyu Suryono Pratama, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, Maruf Amin justru hanya terkesan sebagai  legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardlu kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Terkait kinerja Presiden Joko Widodo, BEM KM Unnes juga memberi catatan. Jokowi dinilai kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan mengingkari janji politiknya.

Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi.

"Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," ucap Wahyu Suryono Pratama.(RMOL)