Publik Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Hasil Survei Gak Bisa jadi Patokan
logo

5 Juli 2021

Publik Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Hasil Survei Gak Bisa jadi Patokan

Publik Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Hasil Survei Gak Bisa jadi Patokan


GELORA.CO - Lembaga Voxpol Center Research & Consultant merilis hasil survei terbarunya yang dilakukan pada periode 22 Juni sampai 1 Juli 2021 yang salah satu hasilnya sebanyak 73,7 persen koresponden menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode. 

Menanggapi hal itu, bekas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono masih percaya ke depan hasil survei tersebut dapat berubah. Menurutnya, ke depan bisa saja justru masyarakat setuju masa jabatan presiden ditambah lantaran melihat situasi darurat Covid-19. 

"Hasil survei itu kan dinamis, itu hasil hari ini, kita tidak tahu hasil minggu depan," kata Arief saat dikonfirmasi, Senin (5/7/2021). 

Arief mengatakan, kalau hasil survei tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Apalagi, kata dia, hasil survei setiap lembaga-lembaga survei berbeda. 

"Artinya kan dinamis (hasil survei) enggak bisa dijadikan sebuah patokan juga," tuturnya. 

Kendati begitu, Arief mengaku menghormati hasil survei yang dirilis Voxpol Center tersebut. Menurutnya, sah-sah saja bisa hasil survei Voxpol menunjukkan hal demikian. 

"Kami hormati hasil survei itu namanya juga kan karya ilmiah. Sah-sah saja itu lah demokrasi," tandasnya. 

Untuk diketahui, Voxpol Center Research dan Consultant mengular hasil survei terbarunya yang digelar dari 22 Juni sampai 1 Juli 2021.

Survei dilakukan dengan pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Jumlah sampel dalam survei adalah 1.200 dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya mayoritas pemilih 73,7 persen menolak adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, hanya 22,6 persen yang setuju dengan wacana ini dan sisanya 3,7 tidak 
menjawab.

Dari jumlah mayoritas pemilih yang menolak wacana ini beralasan bahwa penambahan masa jabatan presiden merupakan kemunduran demokrasi 33,4 persen, regenerasi kepemimpinan nasional akan terhambat/mandek 28,2 persen, menguatnya KKN dan Oligarki 9,9 persen, pengkhianat demokrasi 8,7 persen dan untuk menjebak presiden 4,6 persen. [sc]