Jokowi Kecewa Banyak Menteri ke Luar Negeri, Christ Wamea: Anak Buah Sendiri saja Tidak Mampu Kontrol
logo

17 Juli 2021

Jokowi Kecewa Banyak Menteri ke Luar Negeri, Christ Wamea: Anak Buah Sendiri saja Tidak Mampu Kontrol

Jokowi Kecewa Banyak Menteri ke Luar Negeri, Christ Wamea: Anak Buah Sendiri saja Tidak Mampu Kontrol


GELORA.CO -  Seorang tokoh Papua Christ Wamea menanggapi berita terkait kekecewaan Jokowi lantaran banyaknya menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di saat pandemi sedang melonjak.

Menurut Christ Wamea, jika benar Jokowi kecewa melihat menteri seperti itu, lebih baik untuk dipecat saja.

Selain itu, ia pun memberikan pernyataan menohok bahwa presiden saat ini tidak mampu mengontrol menterinya.

Hal itu diungkapkan oleh tokoh papua tersebut melalui akun Twitternya dengan nama pengguna @PutraWadapi pada Sabtu,17 Juli 2021.

“Kalau benar-benar presiden kecewa ya menteri seperti itu langsung diberhentikan saja,” cuit Christ Wamea seperti dikutip oleh terkini.id.

“Anak buah sendiri saja presiden sudah tidak mampu kontrol,” ujar tokoh Papua tersebut.

Seperti yang terlihat, cuitan tersebut diunggah sembari membagikan berita yang bertajuk ‘Presiden Jokowi Kecewa Banyak Menteri Pergi ke Luar Negeri di Tengah Kasus Covid-19 Sedang Tinggi’.

Menurut penelusuran terkini.id melansir Kompascom, Presiden Jokowi merasa kecewa lantaran banyak menteri yang melakukan kunjungan tugas ke luar negeri saat pandemi sedang tinggi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa menteri yang diperbolehkan ke luar negeri untuk saat ini hanyalah menteri luar negeri saja karena itu memang tugas pokoknya.

Pramono lalu menegaskan bahwa bilamana ada menteri yang memiliki kepentingan mendesak lainnya, maka harus mendapatkan izin dari Jokowi terlebih dahulu.

“Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak presiden,” tegas Sekretaris Kabinet.

Ia mengingatkan bahwa Jokowi telah mengintruksikan kalau pandemi Covid-19 ini tuntutannya sense of crisis, semua menteri dan lembaga negara harus tetap ada. [terkini]