RS dan Wisma Atlet Penuh, Komisi VIII DPR: Segera Gunakan Asrama Haji
logo

25 Juni 2021

RS dan Wisma Atlet Penuh, Komisi VIII DPR: Segera Gunakan Asrama Haji

RS dan Wisma Atlet Penuh, Komisi VIII DPR: Segera Gunakan Asrama Haji


GELORA.CO - Melonjaknya angka kasus baru Covid-19 membuat ruang isolasi pasien semakin terbatas. Sementara tingkat keterisian rumah sakit semakin penuh dan terbatas.

Merespon hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera memfungsikan Asrama Haji di seluruh Indonesia sebagai ruang isolasi. Karena dengan tidak adanya jamaah haji tahun ini maka Asrama Haji bisa difungsikan sepenuhnya sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

“Ada sebanyak 27 Asrama Haji di seluruh Indonesia dengan total 3465 kamar yang bisa difungsikan menjadi ruang isolasi untuk pasien Covid-19,” ujar Yandri kepada wartawan, Jumat (25/6).

Yandri yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN ini menambahkan, solusi menggunakan Asrama Haji bisa menghemat anggaran untuk isolasi pasien ketimbang menggunakan hotel yang membutuhkan biaya besar.

“Fasilitas Asrama Haji tentu baik dan layak untuk menjadi ruang Isolasi pasien. Apalagi sekarang seperti Wisma Atlet juga sudah semakin penuh. Masuk juga harus antri. Sementara kasus terus meningkat diprediksi sampai akhir Juli. Solusinya Asrama Haji difungsikan jadi ruang isolasi,” katanya.

Yandri juga menyampaikan, dana APBN yang disiapkan untuk pelaksanaan haji tahun ini bisa direfocusing sebagian untuk penanganan Covid-19. Karena untuk mengubah fungsi Asrama Haji menjadi Ruang Isolasi tentu membutuhkan fasilitas tambahan.

Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila

“Karena haji batal maka dana APBN yang disiapkan untuk haji tahun ini bisa direfocusing sebagian untuk pelayanan Pasien Covid-19 di Asrama Haji,” lanjutnya

Berkaitan dengan itu, Yandri juga meminta koordinasi lintas kementerian segera dilakukan untuk mengubah fungsi Asrama Haji menjadi ruang Isolasi. Dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak pihak lain yang terkait

“Harus segera dibahas dan dieksekusi lintas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Selain itu dibutuhkan juga koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab. Bagaimanapun mengatasi masalah Covid-19 ini adalah kerja bersama,” pungkasnya.[jpc]