Ridwan Kamil Dan Sri Sultan Tidak Perlu Pusing, Sampaikan Ke Presiden Setop Proyek Infrastruktur Untuk Biaya Lockdown
logo

22 Juni 2021

Ridwan Kamil Dan Sri Sultan Tidak Perlu Pusing, Sampaikan Ke Presiden Setop Proyek Infrastruktur Untuk Biaya Lockdown

Ridwan Kamil Dan Sri Sultan Tidak Perlu Pusing, Sampaikan Ke Presiden Setop Proyek Infrastruktur Untuk Biaya Lockdown


GELORA.CO - Para kepala daerah diharapkan untuk tidak perlu pusing dengan anggaran yang minim jika ingin melakukan lockdown atau karantina wilayah. Wacana lockdown menggema di tengah penyebaran virus Covid-19 semakin mengganas.

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mempunyai saran untuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, serta kepala daerah lainnya yang menginginkan lockdown, akan tetapi tidak mempunyai biaya.

Menurut Ubedilah, jika lockdown dilakukan sejak Maret 2020, Indonesia masih mempunyai uang banyak, apalagi uang bansos untuk rakyat miskin yang terdampak Covid-19 belum dikorupsi.

"Sayangnya rezim politik saat itu cuek bahkan arogan dengan saran para ilmuwan dan para profesor waktu itu. Bahkan tidak sedikit yang dibully oleh buzzerRp," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/6).

Ubedilah yang merupakan akademisi yang masih mengkampanyekan lockdown ini menyadari jika kondisi keuangan negara saat ini memang sedang sulit.

Akan tetapi, Ubedilah menilai masih ada cari lain untuk pemerintah menggelontorkan uang untuk karantina wilayah.

"Tetapi ada cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan lockdown, yaitu buat skala prioritas, hentikan proyek infrastruktur, alihkan untuk lawan Covid-19 dengan lockdown wilayah (karantina wilayah provinsi atau pulau). Ini sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," jelas Ubedilah.

Dengan demikian, Ubedilah menyarankan kepada Ridwan Kamil maupun Sultan HB X dan para kepala daerah lainnya untuk tidak pusing dengan anggaran jika memang mendukung keselamatan kesehatan masyarakat.

"Jadi masalahnya ada di pemerintah pusat, ada di Presiden Jokowi. Tinggal political will dari Presiden mau atau tidak? Ridwan Kamil dan Sultan Hamengkubuwono tidak perlu pusing. Sampaikan aspirasi ke Presiden untuk hentikan sementara proyek infrastruktur," ucap Ubedilah.(RMOL)