GELORA.CO - Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar meminta dana haji diaudit agar transparan dan dipercaya oleh masyarakat.
Musni Umar mengatakan itu, setelah pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jamaah haji tahun ini.
Ini berarti sudah dua kali sejak COVID-19, pemerintah tidak memberangkatkan haji. Alasannya karena COVID-19.
“Supaya akuntabel dan transparan pengelolaan dana haji dan bisa dipercaya oleh masyarakat, sebaiknya diaudit oleh akuntan publik,” kata Musni Umar di akun Twitter-nya, Selasa (8/6).
Dia menilai, saat ini sejumlah pejabat memberikan keyakinan bahwa dana haji aman dan tidak digunakan untuk infrastruktir, namun masyarakat sudah tak percaya karena apa yang disampaikan oleh pemerintah kerap bertolak belakang dengan kenyataan.
“Masyarakat sudah sulit percaya karena antara perkataan dan perbuatan selalu tidak sama selalu bertolak belakang,” kata Musni Umar.
Sebelumnya, banyak isu beredar bahwa gagalnya keberangkatan haji karena persoalan dana haji yang telah dipakai.
Namun, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah hal itu. Dia bilang bahwa haji tajun 2020 dan 2021 batal karena persoalan COVID-19.
Anggito juga menepis isu pemakaian dana haji untuk infrastruktur.
“Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji,” ucap Anggito sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (7/5).
Bahkan kata Anggito, pertumbuhan investasi dana kelolaan syariah itu lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Ia menyatakan pada 2020 dana haji yang dikelola BPKH justru membukukan surplus lebih dari Rp 5 triliun. Dana kelolaan haji juga tumbuh di atas 15 persen.
“Jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Ini tertuang dalam Laporan Keuangan 2020 (masih dalam proses audit),” ujarnya. [fin]