GELORA.CO - Rencana Kementerian Keuangan menaikkan tarif pajak dan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako terus mendapat tentangan dari berbagai kalangan.
Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Willy Aditya mengatakan, fraksinya solid menentang rencana Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani tersebut.
Menurutnya, rencana Sri Mulyani menaikkan tarif pajak akan menambah beban bagi masyarakat. Menaikkan tarif pajak di tengah situasi ekonomi yang belum normal justru akan berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia keseluruhan.
“Fraksi Nasdem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana demikian benar-benar diusulkan ke DPR. Dari awal kami tegaskan itu,” kata Willy kepada wartawan, Jumat (11/6).
Willy yang juga anggota Komisi XI sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini kembali menegaskan bahwa penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya.
“Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukan tren positif. Jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata,” ujarnya.
Dia menjelaskan, perbaikan regulasi yang menjadi penopang untuk menaikkan pendapatan dari pajak perlu dilakukan. Walau demikian regulasi yang dimaksud bukanlah menaikkan tarif pajak.
Melainkan regulasi untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, kemudahan pemungutan dan laporan pajak, serta kecepatan pembayaran oleh para wajib pajak.
“Perbaikan regulasi itu untuk menaikkan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikkan tarif pajak di saat masyarakat sedang berjuang keras untuk mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya. Nilai pendapatan makin berkurang jika dibarengi naiknya tarif pajak. Ini justru akan mengurangi belanja masyarakat,” bebernya.
Menurut Willy, Kemenkeu perlu mengkaji lebih matang sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan APBN tanpa harus menaikkan tarif pajak. Dari sisi produksi nasional, Kemenkeu juga diminta untuk mencari jalan agar terus dapat dipacu. Neraca perdagangan luar negeri harus terus didorong untuk menghasilkan surplus.
“Menkeu duduk dan kerja sama lah dengan kementerian lain sehingga bisa juga meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya,” katanya.
Dia berpesan, Menkeu untuk memikirkan hal yang lebih strategis dan kreatif mengupayakan pendapatan negara. Sehingga tidak menambah beban masyarakat di masa sulit ini.
“Jangan naikan tarif pajak yang membebani masyarakat banyak yang justru menjadi basis dukungan bagi pemerintah,” tutupnya. (RMOL)