GELORA.CO - Sikap Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo yang menyudutkan dua pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyindir Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berbuntut pencabutan dukungan PDIP terhadapnya.
Amon menyesalkan pencabutan dukungan itu.
Seperti diketahui Amon berkomentar pedas terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos. Perkataan Amon viral di media sosial.
"Itu sah-sah saja, itu hak PDIP. Namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," kata Amon seperti dilansir Antara, Kamis (3/6/2021).
Amon menyebut kebersamaan dirinya dengan PDIP yang sudah lama dan terjalin baik. Namun karena masalah ini kebersamaannya harus terhenti.
Amon mengaku tak menyangka PDIP akan terpengaruh oleh rekaman video yang menurutnya, sebenarnya diunggah tidak secara utuh. Amon menyebut viral video dirimya memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Risma hanya mengambil adalah potongan video.
Ia mengatakan dalam video viral itu, dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP. Menurut Amon, sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu terjadi pada April lalu, bahkan dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.
Terkait surat pencabutan dukungan itu, Amon mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari DPP PDIP tentang pencabutan rekomendasi atau dukungan. Dan meski dukungan dicabut, lanjut Amon, ada 14 kursi DPRD Alor yang masih mendukung posisinya, sementara PDIP Alor hanya memiliki 4 kursi di DPRD.
Sebelumnya, anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 Flores Lembata dan Alor Andreas Hugo Parera menyatakan DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, setelah video viral yang bersangkutan memarahi anak buah Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Surat pencabutan dukungan dilakukan karena DPP PDI Perjuangan pada November 2017 sempat mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada Amon Djobo untuk maju pada Pilkada Alor 2018," katanya.
Melalui surat pencabutan dukungan ini, DPP menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik yang viral di media sosial, Amon tampak duduk bersama 2 pegawai Kemensos. Dia mempermasalahkan bantuan PKH Kemensos yang disalurkan ke wilayahnya melalui DPRD, bukan melalui dinas terkait di Pemkab Alor.
Masih dalam video viral, Amon menuding ada unsur politik dalam pembagian bantuan PKH melalui DPRD. Dia menyebut Risma tidak mengetahui teknis penanganan bantuan sampai ke masyarakat bawah.
"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," ujar Amon yang menyindir Risma dalam video viral tersebut seperti dilihat detikcom Rabu (2/6/2021).
Amon terus mencerca 2 pegawai Kemensos terkait bantuan PKH. Bahkan dia meminta 2 pegawai itu untuk segera angkat kaki dari Alor.
"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," katanya dengan nada yang tinggi.
Di tengah kemarahannya dalam video itu, Amon mengaku tak masalah jika nantinya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan, bantuan PKH merupakan program Pemerintah Pusat yang penanganannya di bawah kendali Pemda, bukan DPRD.
"Kau pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang tangani itu?," ucap Amon dengan penuh amarah.
Sementera itu, Mensos Tri Rismaharini langsung memberikan klarifikasinya. Ternyata, bantuan Kemensos yang dipermasalahkan Amon dalam video viral bukan PKH, tapi bantuan pascabencana di Alor.(dtk)