GELORA.CO - Hendropriyono membantah dirinya melakukan lobi-lobi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menantunya Jenderal Andika Perkasa bisa jadi Panglima TNI. Dia pun mengungkap soal pertemuannya dengan Jokowi Mei lalu.
Dalam sebuah pemberitaan di media massa, disebut bahwa Hendropriyono melobi Presiden Jokowi agar Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi Panglima TNI. Lobi-lobi itu dilakukan saat Hendropriyono dan istri menemui Jokowi di Istana Negara pada Jumat 5 Mei 2021 lalu.
Dalam pemberitaan itu juga disebut ada 3 orang purnawirawan yang bercerita soal pertemuan Hendropriyono dengan Jokowi tersebut. Sumber ini juga lah yang menyebut bahwa kesempatan itu dimanfaatkan Hendro untuk melobi Jokowi agar Andika Perkasa bisa jadi Panglima TNI.
Hendropriyono pun membantah mentah-mentah isu tersebut. Dia mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu berkaitan dengan hari ulang tahunnya yang ke-76.
"Sebagai Presiden tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya," kata Hendropriyono kepada wartawan, Senin (14/6/2021).
"Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa, karena Pak Jokowi setelah menjadi Presiden tidak berubah sama sekali dengan sewaktu dulu sebagai rakyat biasa," sambungnya.
Hendro menegaskan dirinya tidak pernah melakukan lobi-lobi agar menantunya Jenderal Andika Perkasa bisa jadi Panglima TNI.
"Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yg demikian itu, saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," ujarnya.
Hendro dalam klarifikasinya lantas mempertanyakan media yang menulis isu dirinya melobi Jokowi agar Jenderal Andika Perkasa menantunya bisa jadi Panglima TNI.
"Tempo mengambil sumber katanya dari 3 orang purnawirawan. Kredibilitasnya mereka apa? Kenapa tidak cross check kepada Pak Jokowi atau pihak Istana yang jelas kredibel, menyangkut pertemuan saya tersebut? Tidak perlu harus ngarang berita dan ngarang-ngarang sumber, jika pers tersebut memang terpandang dan profesional," ujarnya.
"Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoax seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers, untuk membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," sambung Hendro.
Hendropriyono juga menyatakan alasannya tidak menggunakan hak jawab ke sumber berita tersebut. Menurutnya percuma saja karena akan ditenggelamkan oleh ingar bingar suara hoax yang terlebih dahulu sudah menyebar di publik.
"Melayani dengan berpolemik di manapun, punya implikasi menaikkan rate majalah atau portal medianya, yang berarti membantu Tempo mencapai tujuan," ujarnya.
"Media yang terpandang selalu memverifikasi kepada Dewan Pers, sehingga tidak liar dan jadi kontra produktif, karena merusak nama baik Tempo sendiri," sambungnya. (*)