GELORA.CO - Anggapan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai peralihan pegawai KPK menjadi ASN akan melemahkan lembaga antirasuah dipertanyakan.
Terlebih belakangan, muncul klaim bahwa pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK memiliki andil besar dalam pemberantasan korupsi kelas kakap.
Bagi mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, KPK kepemimpinan Firli Bahuri setidaknya memberi harapan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih dengan adanya revisi UU KPK.
Dengan jumlah pegawai KPK yang mencapai ribuan, diharapkan generasi baru KPK ini lebih baik. Ia pun berpandangan, tidak semua kasus yang ditangani KPK merupakan kasus kelas kakap.
Salah satu yang ia singgung adalah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditangani oleh Kasatgas Harun Al Rasyid. Harun belakangan disebut masuk dalam salah satu pegawai yang TMS, meski KPK hingga kini belum merilis 75 pegawai TMS TWK.
"'Korupsi Kakap' di media, tapi 'teri' di substansi. Korban terakhir Bupati Nganjuk, OTT 10 juta," kata Fahri Hamzah di akun Twitternya, Rabu (26/5).
Ia menegaskan, kinerja KPK bukanlah seperti politisi yang selalu koar-koar agar telihat baik di mata publik.
"Kerja bener enggak harus ramai. Politisi perlu kampanye, penegak hukum enggak perlu. Diam aja kalau bener, wibawa naik sendiri," tutup Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.(RMOL)