Bantah Isu Taliban, Pegawai KPK Non Muslim yang Dipecat Ungkap Kasus Besar Dana Bansos
logo

27 Mei 2021

Bantah Isu Taliban, Pegawai KPK Non Muslim yang Dipecat Ungkap Kasus Besar Dana Bansos

Bantah Isu Taliban, Pegawai KPK Non Muslim yang Dipecat Ungkap Kasus Besar Dana Bansos


GELORA.CO - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinonaktifkan dari jabatan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status ke aparatur sipil negara, memutuskan tidak akan bungkam.

Mereka akhirnya buka-bukaan membongkar kebusukan TWK sampai kasus besar dugaan korupsi yang mereka selidiki.

Hal itu terungkap dalam trailer The Endgame yang dirilis Watchdoc Documentary di kanal YouTube pada Rabu (26/5/2021).

Trailer atau cuplikan itu juga dibagikan oleh penyidik senior Novel Baswedan melalui akun Instagram resminya.

"Benarkah ada Taliban di KPK? Saksikan penjelasan teman-teman yang beragama Kristen, Katolik dan Budha di KPK pada video ini," tulis Novel sebagai keterangan unggahannya seperti dikutip oleh Suara.com, Kamis (27/5/2021).

Cuplikan itu menunjukkan hasil wawancara Watchdog Documentary terhadap 15 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Mereka yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda membantah tegas isu pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan pendukung Taliban.

Riswin, pegawai KPK berdarah Tiongkok yang dinonaktifkan KPK ini, menyebut dirinya tidak akan bisa bekerja di lembaga antirasuah jika ada Taliban.

Karena itu, pria beragama Buddha ini membantah jika ia dan pegawai yang dinonaktifkan lainnya adalah pendukung paham radikal Taliban.

"Saya China, kelihatanlah dari muka saya, agama keluarga saya Buddhis, ya seminoritas itulah saya," ungkap Riswin seperti dikutip dari kanal YouTube Watchdoc Documentary.

Pernyataan serupa juga diungkap pegawai KPK lainnya yang bernama Herbert Nababab. Ia mempertanyakan tuduhan tak berdasar itu.

"Saya Kristen, apa dasarnya dibilang Taliban," tanyanya.

Sementara pegawai KPK lainnya membongkar pertanyaan yang tertulis di TWK. Di antaranya tentang HTI dan LGBT yang dinilai tidak nyambung dengan pemberantasan korupsi.

"Apa pendapat Anda tentang OPM? DI/TII? Tentang HTI? Tentang FPI? Lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi," beber pegawai itu.

Tak hanya sampai di situ, pegawai KPK lainnya yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK membeberkan kasus besar yang ditanganinya. Kasus ini adalah korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menjadi perhatian publik.

"Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional yaitu Bansos," kata pegawai itu.

Pegawai-pegawai KPK tersebut juga membeberkan kasus apa saja yang pernah ditangani selama bekerja memberantas korupsi. Seorang pegawai mengaku pernah tergabung di penanganan perkara Simulator (SIM).

Lalu ada yang pernah menyelidiki kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, ada yang memperkarakan kasus Ketua KPK Firli Bahuri naik helikopter yang diduga melanggar kode etik.

Mereka menilai kasus-kasus ini menjadi alasan nama-nama mereka dicoret dan dinyatakan tidak lolos TWK. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa diangkat menjadi ASN sesuai aturan baru dari hasil revisi UU KPK. []

Video:



close
Subscribe