Oleh:Adian Radiatus
PARTAI Demokrat berkabung, singkat awal pernyataan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi. Bangsa pun berkabung lanjutnya, artinya demokrasi berkabung juga Pancasila berkabung. Moral dan kehormatan politik di NKRI tengah diuji.
SBY juga sangat menyesal telah memberi beberapa kepercayaan untuk dijabat Moeldoko di masa lalu. Memang sangat mengherankan justru di tengah posisi yang cukup tinggi dilingkungan kepresidenan malah bergaul dengan para petualang politik yang telah tersingkirkan di partainya.
Kita tidak habis mengerti mengapa seorang jenderal sekelas Moeldoko meski sudah purnawirawan bersedia masuk dalam ajakan perilaku penyesatan cara berpolitik yang demikian vulgar tak beradab.
Sangat tidak lazim ditinjau dari latar belakang militer TNI apalagi mantan jenderal yang pasti memiliki etika disiplin tinggi pada hal yang patut atau tidak patut bagi karakter bangsa kita, sebab seperti publik mahfum setengah karakter 'leadership' bangsa ada pada jatidiri TNI.
Namun di luar konteks semua itu, fakta bahwa seorang staf dengan posisi sangat penting yaitu Kepala Staf Kepresidenan adalah pejabat yang langsung berhubungan dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Dalam konteks ini banyak pengamat bahkan publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin presiden Jokowi tidak terusik atau peduli pada masalah yang bisa sangat mengganggu kredibilitas politiknya bila praktek politik 'aneksasi' partai ini dianggap biasa oleh Jokowi.
Bagaimanapun reputasi sepuluh tahun SBY sebagai presiden yang menyejukan suasana kebathinan rakyat mesti mampu diimbangi oleh Jokowi yang telah memasuki periode kedua kepemimpinannya.
Setelah banyak kasus politik yang diantaranya terasa mengerikan dan masih berproses hukum, maka gangguan stabilitas politik yang akan terjadi setelah dilangsungkannya KLB abal-abal (sebagaimana dikatakan SBY), patut disikapi presiden Jokowi secara elegan agar rakyat tahu bahwa sepak terjang stafnya bukanlah atas izin apalagi suruhannya.
Rasanya tidak terlalu sulit bagi presiden untuk melepaskan diri dari 'getah' perbuatan Moeldoko yang sejak awal telah mengatakan "itu urusan saya, presiden tidak tahu menahu" tetapi episode yang terjadi semakin sulit untuk mengatakan presiden tidak terlibat, dan tampaknya cara termudah tanpa menimbulkan friksi atau tuduhan negatif lainnya adalah memberhentikan Moeldoko dari jabatannya yang melekat kepada Presiden.
Meskipun dengan pemberhentian itu tidak serta merta membersihkan nama baik Presiden selaku pemimpin pemerintahan yang bijak, tapi setidaknya menghapus apa yang tersirat dalam foto Jokowi dibelakang Moeldoko yang menyertai ulasan penulis pesilat politik di facebook Zeng Wei Jian.
Foto ucapan terima kasih kepada Moeldoko meski dalam agenda lain, seakan secara implisit Jokowi ada dibelakang semua ini menyertai isi narasi bernuansa fitnah seakan perbuatan Moeldoko itu adalah untuk melindungi Jokowi dari kritikan SBY, suatu isyarat yang semakin menyulitkan posisi Jokowi selaku Presiden yang tidak berpihak.
(Pemerhati sosial politik)