Pimpinan Komisi III: Saya Tagih Janji Kapolri Setop Kriminalisasi Pakai UU ITE
logo

16 Februari 2021

Pimpinan Komisi III: Saya Tagih Janji Kapolri Setop Kriminalisasi Pakai UU ITE

Pimpinan Komisi III: Saya Tagih Janji Kapolri Setop Kriminalisasi Pakai UU ITE


GELORA.CO - Presiden Jokowi meminta Polri selektif menerima pelaporan terkait pelanggaran yang merujuk pada UU ITE. Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah berjanji akan mengevaluasi UU ITE dalam setiap menerima laporan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyambut baik pernyataan Listyo Sigit yang ingin mengedepankan Restorative Justice dalam penegakan hukum terkait penerapan pasal di UU ITE.

“Terkait UU ITE, saya apresiasi janji Pak Kapolri yang akan lebih mengedepankan restorative justice dalam menegakkan hukum terkait dengan UU ITE. Ini niat yang baik, namun tentunya akan kami kawal terus pelaksanaannya,” kata Sahroni, Selasa (16/2).

Sahroni bahkan menyebut akan menagih janji Sigit yang akan menghentikan kriminalisasi dengan UU ITE. Menurutnya, Polri harus berhati-hati menggunakan UU ITE, karena pihak pemberi kritik kerap berujung pada laporan ke kepolisian menggunakan UU ITE.

“Jadi polisi juga harus sangat berhati-hati dalam menggunakan pasal dalam UU ITE, agar jangan yang terjadi malah pembungkaman atas aspirasi masyarakat," tegas dia.

"Karenanya, saya akan tagih dan kawal janji Kapolri untuk setop kriminalisasi dengan UU ITE,” tutup Bendahara Umum NasDem itu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyanggupi permintaan Jokowi untuk selektif merespons laporan terkait UU ITE. Sigit juga akan mengedepankan edukasi dan persuasi dalam menyikapi laporan terkait UU ITE.

"Masalah UU ITE juga menjadi catatan untuk ke depan, betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi. Dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice," kata Sigit, Senin (15/2).

Sigit memahami pasal-pasal di UU ITE kerap dijadikan pasal karet dan telah merugikan banyak pihak. Sehingga, penggunaanya ke depan harus benar-benar sesuai konteks yang ada. []