GELORA.CO - Rententan peristiwa kerumuman massa yang diawali sejak kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia beberapa waktu lalu bukan sepenuhnya kesalahan kepala daerah.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, Haru Suandharu mengamini pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyentil pemerintah pusat.
Dalam kesempatan sebelumnya, Ridwan Kamil menyebut polemik kerumunan makin berlarut usai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengizinkan penjemputan Habib Rizieq.
"Jadi saya setuju dengan Gubernur Jabar. Jangan sampai hanya menyalahkan kepala daerah maupun polda," kata Haru Suandharu diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (17/12).
Anggota Komisi I DPRD Jabar itu menegaskan, seharusnya pemerintah pusat dari awal bertanggung jawab penuh sehingga tidak hanya menyalahkan pemda.
"Kalau memang dari awal mengatakan tidah boleh ada kerumuman, ya (pemerintah pusat) ngomong," tegasnya.
Menurutnya, kepala daerah maupun polda merupakan pelaksana teknis di lapangan. Sedangkan pemegang kebijakan strategis berada di pemerintah pusat. Oleh karenanya, jangan sampai yang terkena imbas dari peristiwa tersebut hanya pemda.
"Misalkan dari awal mengatakan 'silakan', setelah itu tertib. Tapi tidak ada parameter yang jelas," tandasnya. (RMOL)