Anggota DPR Terima Info Staf Kedubes Jerman Datangi FPI Pegawai Intelijen
logo

28 Desember 2020

Anggota DPR Terima Info Staf Kedubes Jerman Datangi FPI Pegawai Intelijen

Anggota DPR Terima Info Staf Kedubes Jerman Datangi FPI Pegawai Intelijen


GELORA.CO - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, bicara mengenai status staf Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus). Farhan menyebut staf tersebut terdaftar sebagai pegawai intelijen Jerman.

"Ternyata dia bukan diplomat, namanya Suzanne Hol, dan setelah diselidiki lewat beberapa sumber, dia ternyata bukan sebagai pegawai di Kementerian Luar Negeri Jerman. Tetapi ternyata dia adalah tercatat sebagai pegawai Badan Intelejen Jerman, BND (Bundesnachrichtendienst)," kata Farhan saat dihubungi, Senin (28/12/2020).


Politikus Partai NasDem itu mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber pribadi. Ia pun mempersilakan publik untuk mencari informasi terkait staf Kedubes Jerman itu ke pihak imigrasi dan Kedubes Jerman.


"Ya sumber pribadilah. Kan kita ini juga harus melengkapi diri dengan berbagai macam sumber informasi gitu. Anda bisa, gini, Anda bisa cek ke Dirjen Imigrasi, cek aja, keberangkatan dia tanggal berapa kembali ke Jerman. Namanya siapa, pasti paspornya tercatat," kata Farhan.

"Ditanyain dulu ke Kedubes Jerman, tanggal berapa dia balik keluar dari Indonesia, lalu cek ke imigrasi tanggal berapa dia keluar karena walaupun dia memegang paspor diplomat, pasti tercatat dong," imbuhnya.

Awalnya, Farhan menjelaskan, ia sempat meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk memberikan status persona non grata terhadap staf Kedubes Jerman itu. Namun, ternyata pemerintah Jerman sudah menarik staf tersebut kembali ke Jerman.

"Jadi ketika isu itu muncul kami sempat minta kepada Menlu untuk memberikan status atau menghukum diplomat Jerman itu dengan status persona non grata. Tapi ternyata nggak bisa. Sehingga, pemerintah Jerman langsung menarik dan mengembalikannya ke Berlin. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan? Kenapa nggak bisa? Kan dia sudah dianggap melakukan pelanggaran berat ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Farhan mengaku heran mengapa ada pegawai intelijen negara Jerman yang melakukan kontak dengan pihak dalam negeri di Indonesia. Ia berharap ada tindaklanjut dari pemerintah mengenai kejadian itu.

"Jadi ini kan menimbulkan pertanyaan, seseorang yang tercatat sebagai aparat di Badan Intelijen asing melakukan kontak dengan lembaga dan orang Indonesia," ujar Farhan

"Sudah selayaknya ini kemudian dijadikan bahan dasar untuk melakukan penyelidikan," sambungnya.

Menurut Farhan, pemerintah perlu melakukan klarifikasi kalau hubungan Indonesia dan Jerman bersifat transparan. Jika memang ditemukan ada indikasi keterlibatan intervensi intelijen Jerman, maka Indonesia perlu membuat protes diplomasi terhadap Jerman.


"Dalam rangka 2 hal, satu klarifikasi memastikan bahwa Indonesia dengan Jerman itu hubungannya transparan dan apabila ini memang ada indikasi, intervensi intelijen Jerman terhadap urusan dalam negeri Indonesia maka kita perlu menyampaikan protes diplomasi yang keras," katanya.

Selain itu, Farhan menilai pemerintah perlu melakukan identifikasi terhadap pihak yang telah melakukan kontak terhadap staf Kedubes Jerman itu. Ia tidak ingin ada kegiatan mata-mata yang terjadi di Indonesia.

"Yang kedua, tujuannya adalah untuk kemudian mengidentifikasi siapa saja orang Indonesia yang sudah kontak dengan Suzanne Hol ini dan informasi apa saja yang sudah diberikan kepada dia, gitu. Karena jangan sampai kita kemudian ternyata diam-diam membiarkan adanya kaki tangan dari kegiatan yang kita khawatirkan, belum saya menuduh ya, saya baru mengkhawatirkan, indikasi kegiatan mata-mata negara asing," ucapnya.

"Jadi kaki tangannya di Indonesia ya harus ditindak. Minimal dimintai keterangan," imbuh Farhan.


Untuk diketahui, kedatangan staf Kedubes Jerman ke Sekretariat DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/12) siang hari, sempat menjadi sorotan. FPI menyatakan pihak Jerman turut berbelasungkawa atas tewasnya enam anggota FPI pengawal Habib Rizieq.

"Dari Kedutaan Jerman sudah datang ke Sekretariat FPI," kata Sekretaris Umum FPI Munarman dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (19/12).


Kemlu sendiri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes atas kegiatan Staf Kedutaan Jerman di Jakarta yang mendatangi markas FPI di Petamburan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf mereka di sekretariat organisasi tersebut.

"Kepala Perwakilan Kedubes Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf Kedubes Jerman di tempat tersebut dan pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman," ucap Kemlu dalam laman resmi mereka, Senin (21/12).

Kemlu menerangkan, Kedubes Jerman sudah menyampaikan permintaan maaf dan menyesalkan kejadian tersebut. Ditambahkan Kemlu, kunjungan staf diplomatik ke markas FPI bukan dukungan resmi Kedubes Jerman pada FPI.


"Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut," kata Kemlu.

"Kedubes Jerman menyampaikan bahwa staf diplomatik tersebut telah diminta kembali segera (ke Jerman) untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya," ujar Kemlu.

Menanggapi berita soal kunjungan salah seorang stafnya ke markas FPI itu, Kedutaan Besar Jerman untuk Republik Indonesia menjelaskan bahwa stafnya bermaksud untuk memastikan situasi keamanan terkait aksi 1812.

"Sehubungan dengan pemberitahuan mengenai demonstrasi yang berlangsung pada hari Jumat, 18 Desember 2020, salah seorang pegawai Kedutaan Jerman berusaha untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan yang bersangkutan karena demonstrasi juga dapat melintasi kawasan Kedutaan," demikian bunyi pernyataan Kedutaan Besar Jerman yang diterima DW Indonesia, Minggu (20/12).

"Kedutaan Besar Jerman menyesali kesan yang telah ditimbulkan peristiwa ini di mata publik serta mitra-mitra Indonesia kami. Kami menegaskan bahwa tidak ada tujuan politik apa pun di balik kunjungan tersebut," lanjut pernyataan tersebut.(dtk)