Pemanggilan Anies Baswedan Lebih Pada Gerakan Politis Terkait Pilpres 2024
logo

19 November 2020

Pemanggilan Anies Baswedan Lebih Pada Gerakan Politis Terkait Pilpres 2024

Pemanggilan Anies Baswedan Lebih Pada Gerakan Politis Terkait Pilpres 2024


GELORA.CO - Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menguatkan kesan lebih pada gerakan politis untuk menekan capres potensial di Pilpres 2024 mendatang itu.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran menilai pemanggilan Anies Baswedan karena disebabkan terjadinya kerumunan di kediaman Habib Rizieq, terkesan berlebihan.

Argumentasi Andi, ada beberapa kepala daerah yang juga di daerahnya terjadi kerumunan tetapi aparat kepolisian tidak melakukan pemanggilan.

“Kesan politis menjadi kental karena ada kasus serupa tapi belum diproses oleh kepolisian, sebut saja misalnya kerumunan massa ketika Gibran (Anak Jokowi) mendaftar ke KPUD,” ungkap Andi Yusran, Kamis (19/11).

Andi berpendapat agar tidak terjadi mispersepsi, aparat kepolisian hendaknya melakukan pengetatan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum itu, kata Andi diberlakukan sama terhadap seluruh kepala daerah yang membiarkan terjadi pembiara kerumunan massa.

Beberapa kerumunan yang yang dimaksudkan Andi, adalah acara perkawinan dan juga kerumunan tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember.

Selain itu, ada juga kerumunan Habib Luthfi bin Yahya dalam acara Kliwonan pada 16 Oktober 2020 lalu di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

“Kepolisian hendaknya melakukan pengetatan dalam penegakan hukum, tidak sebatas pada kasus kerumunan dalam perkawinan. Tetapi juga kerumunan massa yang berpotensi terjadi dalam prosesi Pilkada serentak 2020 ini,” kata Andi.

Selasa (17/11) Anies Baswedan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Selama 9 jam Anies dicecar oleh penyidik Polda Metro Jaya dan menjawab sebanyak 33 pertanyaan.

Jawaban Anies ini dibuatkan dalam laporan setebal 23 halaman oleh Polda Metro Jaya.

Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, oleh pihak Polda Metro Jaya terkait penegakan protokol kesehatan masih menjadi perdebatan.

Pasalnya, hanya Gubernur Anies saja yang saat ini dipanggil oleh kepolisian.

Padahal ada sejumlah kejadian serupa yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dua kepala daerah lainnya tak dapat panggilan aparat keamanan.

“Pengusutan atas dugaan kelalaian mematuhi protokol kesehatan ini bagus, tetapi ada aroma politis, karena ketegasan ini mengemuka untuk Anies,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Rabu (18/11).[psid]