Menepis Pendapat Amien Rais: HAM Dan NKRI, Antara Narasi Dan Praktek
logo

27 Oktober 2020

Menepis Pendapat Amien Rais: HAM Dan NKRI, Antara Narasi Dan Praktek

Menepis Pendapat Amien Rais: HAM Dan NKRI, Antara Narasi Dan Praktek


Oleh:Mayjen TNI (Purn) Prijanto
Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (Al Quran, Surah Al Hujuraat: 13)



Pembatasan: ”Untuk membedakan dan mempermudah, hasil amandemen UUD 1945 dalam artikel ini kita sebut UUD 2002”.
 
Amien Rais berpendapat, jika kembali ke UUD 1945, pasal HAM dan sepuluh ayat yang melindungi hak asasi manusia Indonesia menjadi hilang dan tidak ada pasal yang menjamin kelestarian NKRI, padahal justru UUD 1945 pascaperubahan yang telah menjamin Pasal 1 ayat (1) tidak dapat diubah. Sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi. Benarkah pendapat ini?

Sejarah mencatat, perdebatan penyusunan UUD 1945 tidak bisa lepas dari nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa Indonesia. Mencermati Piagam Jakarta, Islam tampak memberikan warna. Karena itu, nilai dalam artikel ini salah satunya dipilih Surah Al Hujuraat: 13. 

Firman Tuhan tersebut memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Mereka saling mengenal, saling menghormati agar bersatu. Pemahaman tersebut mendasari pandangan bangsa Indonesia terkait HAM. Artinya, negara melindungi segenap hak asasi warga negaranya, termasuk di dalamnya hak asasi individu.

Hal ini dapat kita baca dalam alinea-1 Pembukaan UUD 1945. Narasi yang menunjukkan sikap bangsa Indonesia dalam menghargai hak asasi manusia sebagai makhluk sosial. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pokok-pokok pikiran Pembukaan ini  mengalir ke pasal-pasal UUD 1945.

Pasal 6 UUD 1945: “Presiden ialah orang Indonesia asli” menunjukkan bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasinya orang Indonesia asli. Pribumi atau orang Indonesia asli, juga disebut boemiputra, adalah suku-suku bangsa pertama yang mendiami pulau-pulau di Nusantara.

Mereka datang dari arah penjuru dunia mana saja tidak masalah. Selama mereka datang pertama ketika Nusantara ini masih perawan, tiada penghuni, mereka itu orang Indonesia asli.

Apakah pribumi itu ada dan diakui? Ya, pribumi itu ada dan diakui. PBB mengakui adanya pribumi dengan hak-haknya. Penjajah Belanda juga mengakui dengan membagi status sosial: (1)European/Eropa, (2)Vreemde Oosterlingen/Timur Asing, (3)Inlander/Pribumi.

The founding fathers telah mempraktekkan HAM bangsa Indonesia dengan menetapkan “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Hal ini sejalan dengan penelitian Dr. La Ode, hakikatnya; (1) Pribumi pendiri negara, (2) Pribumi pemilik negara, (3) Pribumi penguasa negara. (M.D. La Ode, 2018, Trilogi Pribumisme, Resolusi Konflik Pribumi Dengan Non Pribumi di Berbagai Belahan Dunia).

Ketika sidang BPUPKI mencari dasar negara, diawali pemikiran Muh. Yamin  (29/5/1945), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Mr Soepomo (31/5/1945), terakhir Ir. Soekarno (1/6/1945), belum ada satupun yang ditetapkan sebagai dasar negara. Semua pemikiran dijadikan bahan oleh Panitia Sembilan.

Awalnya Panitia Sembilan menyelesaikan konsep Pembukaan Undang Undang Dasar, dengan apa yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18/8/1945 untuk pengesahan Undang-undang Dasar, Piagam Jakarta sudah mengalami perubahan.

Beberapa perubahan antara lain: (1) ‘Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ berubah menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. (2) ‘Presiden orang Indonesia asli yang beragama Islam’ berubah menjadi ‘Presiden orang Indonesia asli’.

Perubahan berjalan secara musyawarah penuh etika; usul perubahan justru datang dari golongan agama Islam. Hal ini membuktikan, betapa penting dan mahalnya persatuan dan sikap toleransi dalam bernegara. Inilah wujud praktek menghargai hak asasi orang lain.

Dengan tidak adanya pasal HAM di UUD 1945 sebagaimana di UUD 2002, apakah bisa menuduh bangsa Indonesia abai terhadap HAM? Jelas tidak. Walau tidak secara eksplisit, UUD 1945 sudah mewadahi HAM dalam perspektif manusia sebagai makhluk sosial yang di dalamnya ada HAM individu.

Dalam hal ini, negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai paling penting. Namun, negara menjamin keselamatan, kemerdekaan dan kebutuhan hidup warga negaranya, termasuk hak asasi seseorang yang ada di dalamnya.

Soepomo menyebutnya sebagai teori integralistik ajaran Spinoza, Adam Muler dll. Namun, jika ada pendapat itu bukan ajaran Spinoza, tidak masalah. Sebut saja itu pandangan bangsa Indonesia. Nilai itu ada di dalam Pancasila dan ditransformasikan ke pasal-pasal UUD 1945, demi persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kita memang tidak menganut teori individualistis dari Thomas Hobes dan John Locke ataupun teori golongan ajaran Marx, Engels dan Lenin. Kita mengambil dari budaya yang tumbuh dalam masyarakat, yang lebih suka berpikir dan berbuat kebajikan untuk orang lain.

Apakah para pengamandemen menyadari? Ya, mereka sadar, terbukti adanya Pasal 28J UUD 2002. Bahwasanya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang.

Sesungguhnya, Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD 2002, ada di dalam ‘cakupan’ Pasal 26 s/d Pasal 34 UUD 1945. Artinya, Pasal 26 s/d Pasal 34 UUD 1945, turunannya bisa dalam bentuk undang-undang, dengan isi seperti pasal-pasal HAM dalam UUD 2002 atau bahkan lebih luas lagi.

Apabila kita kembali  ke UUD 1945, untuk disempurnakan dengan adendum, Pasal 1 ayat (1) menjamin lestarinya NKRI. Kita tidak akan temui DPD sebagai ciri negara federal. Kita tidak ketemu Pilpres langsung yang kita tengarai sebagai penyebab robeknya persatuan dan telah cenderung membelah bangsa berdasarkan SARA, serta merusak sendi kehidupan sosial budaya.

Di sisi lain, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran bagi warga negara, antara lain juga terwadahi dalam Utusan Golongan dan Utusan Daerah sebagai anggota MPR. Disinilah rakyat non Parpol memiliki hak mengajukan calon Presiden/Wapres serta menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Berbeda dengan di UUD 2002, hak rakyat non Parpol di atas tidak kita temui, padahal ada pasal HAM. Dengan demikian, kembali ke UUD 1945 untuk kita sempurnakan tidak masalah, karena persoalan HAM terwadahi dalam UUD 1945; ada narasinya, ada juga praktek bernegaranya.

Untuk lebih memahami HAM di UUD 1945 dikaitkan dengan pasal-pasal HAM dalam UUD 2002, kita bicarakan dalam artikel bagian-5. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat demi bangsa dan negara. Insya Allah, amin.

(Wagub DKI Jakarta 2007-2012)