GELORA.CO - Demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja yang terjadi beberapa waktu lalu berujung ricuh. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri geram dengan tindakan anarkis yang merusak halte transJakarta, dia menyinggung tanggung jawab pendemo atas rusaknya fasilitas tersebut.
"Ngapain sih maunya merusak, dipikir bisa bayar kalau disuruh ganti," kata Megawati dalam acara virtual Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan DPP & DPD PDI Perjuangan Se-Indonesia, Sabtu (31/10/2020).
Megawati menyarankan agar perbedaan pendapat disuarakan melalui rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI. Menurutnya, tidak perlu aksi demo rusuh.
"Nah kalau mau tanding, konsep, pergilah ke DPR itu, di DPR itu ada kok namanya rapat dengar pendapat, itu kan tempat aspirasi didengarkan, kenapa nggak dateng, tanding dong konsep e," ujarnya
Lebih lanjut, mantan Presiden Ke-5 RI ini mempersilakan masyarakat untuk demonstrasi. Namun, ia mengecam sikap anarkis dalam aksi demo.
"Saya selalu bilang demo boleh loh, aturannya ada loh, tapi kenapa sih selalu ngerusak, aneh, demo apa itu," katanya.
Megawati pun mengancam akan memecat kadernya jika terlibat aksi demo rusuh. Ia mengatakan fasilitas umum merupakan milik publik.
"Makanya saya bilang kemarin juga demo, boleh, ada aturannya, bayangkan ini di Jakarta halte yang susah susah dibangun, dibakarin kabeh. Di tempat kalian mau ngikut ngono? Tak pecat loh," kata Megawati
"Orang itu bukannya punya sopo sopo, itu kan wilayahnya publik, kendaraan umum halte, itu umum transportasi, emangnya punya Bu Mega? enggak ada," imbuhnya.
Diketahui, sejumlah massa aksi demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di DKI Jakarta sempat berakhir anarkis pada Kamis (8/10). Sejumlah fasilitas umum seperti halte pun menjadi sasaran untuk dirusak.(dtk)