GELORA.CO - Kesan Presiden Joko Widodo perlahan-lahan ingin meninggalkan partai politik pendukung utamanya, PDI Perjuangan mencuat.
Indikasi itu muncul setelah Jokowi tak banyak melibatkan kader PDI Perjuangan dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu yang tampak yakni dalam pembentukan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan juga Satgas Penanganan Covid-19. Nama kader PDI Perjuangan tak muncul, lebih banyak dari Partai Golkar dan juga kalangan profesional.
Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia Firman Jaya Daeli tidak menampik kemungkinan adanya indikasi tersebut.
“Bisa jadi ada, dan itu bisa dilacak, karena sekarang dengan alam keterbukaan, apalagi dengan peran media yang sangat kuat,” ucap Faisal dalam acara diskusi virtual yang digagas Kantor Berita Politik RMOL, "Obrolan Bareng Bang Ruslan: Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Kemakmuran", Selasa (27/10).
Firman mengatakan dengan adanya keterbukaan di ruang publik dengan sejumlah platform media massa banyak dan kuat.
Maka, publik bisa melihat langsung dan menilai secara sungguh-sungguh indikasi adanya lingkungan pemerintahan yang mencoba untuk melakukan upaya manuver politik guna kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Apakah ada di antara staf pembantu presiden misalnya yang melakukan gerakan itu?” imbuhnya.
Disinggung mengenai siapa tokoh yang sengaja melakukan manuver yang belakangan diistilahkan "kudeta merangkak" kepada presiden, Faisal mengatakan agar masyarakat sebaiknya tidak memikirkan dan tetap tenang.
“Yang melakukan kudeta kan Bang Ruslan tau, jadi memang ini untuk kita dengar saja lah. Supaya, kita bisa hidup ini menjadi tenang, riang gembira," pungkasnya.(RMOL)