GELORA.CO - Presiden Joko Widodo didesak untuk bertanggungjawab dan segera mengambil sikap atas terjadinya pergerakan massa buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung kerusakan sejumlah fasilitas publik.
"Jika Presiden tidak mengambil sikap, dengan berpihak kepada rakyat secara umum, sangat berisiko terhadap posisi kepresidenan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/10).
Karena, kata Dedi, dengan adanya kerusuhan yang merugikan rakyat, bisa jadi momen yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi Presiden.
"Jangan sampai geliat massa menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk menurunkan Jokowi dari kursi Presiden," kata Dedi.
Dengan demikian, sambung Dedi, Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak lagi memancing kegaduhan nasional seperti saat ini dengan disahkannya RUU Cipta Kerja yang banyak penolakan dari masyarakat.
"Perlu kebijaksanaan dari Presiden sendiri untuk tidak memancing kegaduhan nasional. Salah satunya dengan pengesahan UU Ciptaker ini," pungkas Dedi.
Untuk diketahui, saat ibukota dan sejumlah kota lainnya diguncang demo penolakan UU Ciptaker pada Rabu kemarin (9/10), Presiden Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah(RMOL)