Prof Salim Said: Pancasila Tidak Bisa Diklaim Satu Orang, Itu Unit Politiknya Publik -->
logo

19 Agustus 2020

Prof Salim Said: Pancasila Tidak Bisa Diklaim Satu Orang, Itu Unit Politiknya Publik

Prof Salim Said: Pancasila Tidak Bisa Diklaim Satu Orang, Itu Unit Politiknya Publik

GELORA.CO - Guru besar ilmu politik Universitas Pertananan Profesor Salim Said, mengkritisi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman mengenai pemerintah sudah mengerjakan semua hal yang dikritik oleh sejumlah kalangan masyarakat.

Salim menegaskan bahwa hal tersebut tergantung dari mana masyarakat menafsirkan, apakah Jokowi sudah mengerjakan ataukah belum?

“Masalah di sini adalah penafsiran, apa yang dikerjakan pemerintah, dan bagaimana penafsiran orang terhadap yang dilakukan pemerintah, sebab pemerintah itu bertindak mengikut undang-undang, ini permintaannya saudara Refly, tapi tafsirannya gimana?” tegas Salim di acara Indonesia Lawyer Club, Rabu dini hari (19/8).

Pakar militer senior ini menyinggung perihal Pancasila yang memiliki penafsiran lain dari orang yang memandangnya.

Menurut Saim Said, hal itu disebabkan oleh cara pandang yang berbeda-beda sehingga wajar adanya perbedaan pendapat.

“Persoalan kita dengan Pancasila itu, kan dari dulu adalah tafsiran. Yang akhirnya, adalah mengarah kepada aku lebih Pancasilais dari you! Kalau ada masalah aku tangkap you, karena tafsiran Pancasila you berbahaya. Itu konsekuensi dari soal tafsiran, kalau kita enggak hati-hati maka kita akan jatuh,” ucapnya.

Pihaknya sempat tidak sepakat dengan pernyataan Jokowi dahulu yang mengampanyekan ‘Saya Pancasila’ beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pancasila itu bukanlah persoalan individu melainkan persoalan seluruh bangsa Indonesia.

“Karena itu saya dulu menulis menilai apa namanya ucapan Pak Jokowi yang mengatakan saya Pancasila.  Saya bilang, Pancasila itu bukan soal pribadi, unit politiknya Pancasila itu masyarakat,” bebernya.

“Saya Pancasilais, tapi kalau saya mencuri, saya korupsi, gimana? jadi Pancasila itu tidak bisa diklaim satu orang itu adalah sesuatu yang untuk publik. Kalau publiknya tidak Pancasilais, seratus menteri Pancasilais, ya tidak ada apa-apa kira-kira seperti itu,” tandasnya. (*)