Menurutnya, menjadi seorang pemimpin atau pemerintah harus dapat memaknai UUD 45 dengan baik. Pasalnya, menjadi pemerintah memiliki tanggung jawab dan amanah yang besar tidak hanya bagi negara serta rakyat, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam sila pertama Pancasila.
"Lord Acton bilang, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Jadi yang namanya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang eksesi, makanya korupnya enggak ketulungan. Kira-kira begitu. Karena itulah kemudian, Pembukaan itu wanti-wanti," kata Refly di acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Rabu dinihari (19/8).
Dia menjelaskan, pemerintah diberikan kewajiban dan kewenangan dalam melaksanakan kewajiban mewujudkan kehidupan adil dan beradab sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 45. Namun, pemerintah harus sadar bahwa ada batasannya yakni pertanggungjawaban kepada Tuhan.
"Tapi anda jangan lupa bahwa anda memiliki dasar untuk memerintah. Memiliki boundaries untuk memeritnah. Apa itu? Satu dasarnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya.
"Ini dasarnya, bukan tidak sengaja. Kenapa? Bahwa kekuasaan, amanah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan, kepada sesama manusia, dalam konteks agama hablum minannaas. Tapi juga kepada Yang Maha Pencipta," imbuhnya.
Atas dasar tersebut, Indonesia sebagai negara tidak bisa memisahkan antara agama dan negara.
"Karena agama kepercayaan masyarakat adalah bagian yang tak terpisahkan dalam gerak sejarah bangsa ini," paparnya.
Sehingga, kata Refly, jika para penguasa paham bahwa kekusaan merupakan sebuah amanah dan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada warga negara tapi ke Sang Pencipta, maka seharusnya dia sadar bahwa memerintah itu tidak enak.
"Memegang amanah itu tidak enak, karena pertanggungjawabannya itu tidak hanya dunia, tapi juga akhirat," tandasnya. (*)