GELORA.CO - Rugi yang dicatatkan oleh Pertamina pada semester I tahun 2020 sebesar Rp 11,13 triliun mengingatkan kembali atas kebijakan Pertamina untuk menyewa beberapa gedung yang salah satunya milik Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebagaimana kita ketahui Pertamina ada di bawah kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin LBP," kata pengamat politik dari Universitas 17 Agustus (Untag) Jakarta, Fernando Emas, Rabu (26/8).
Lalu, Fernando Emas lantas mempertanyakan jiwa patriot Luhut Binsar Pandjaitan sebagai seorang mantan prajurit.
"Apakah kesungguhan LBP membangun negara ini masih ada? Sebagai mantan prajurit TNI seharusnya jiwa patriot itu masih ada yang dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh LBP melalui Kementerian Kemaritiman dan Investasi," tuturnya.
Kalau memang naluri bisnis LBP yang masih mendominasi kebijakan yang diambil, Fernando Emas menyarankan LBP sebaiknya mengambil sikap mundur dari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dijabat saat ini.
"Akan lebih leluasa bagi LBP kalau beliau langsung mengurusi perusahaannya dan tidak terlibat lagi dalam pemerintahan," ujarnya.
Dia yakin masih banyak yang siap menggantikan LBP tanpa ada konflik kepentingan terhadap perusahaan yang dimilikinya ataupun orang-orang disekitarnya.
"Seperti RR (Rizal Ramli) yang sebelumnya sempat menduduki posisi LBP sebelum nomenklaturnya berubah dari Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Namun saya ragu RR masih bersedia masuk Kabinetnya Jokowi," terang Fernando Emas.
Ditambahkan, pada masa sekarang ini, dimana pemerintah menghadapi persoalan yang sangat serius, semua para pejabat pemerintahan harus mengesampingkan kepentingan pribadi.
"Saat ini negara kita sedang "perang" mari masing-masing pihak menunjukkan jiwa patriot yang mau berkorban untuk kepentingan bangsa," demikian Fernando Emas. (Rmol)