GELORA.CO - Penyidikan dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengungkap sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas kelompok yang tengah diusut Bareskrim Polri. Tak tanggung-tanggung, penyidik menemukan empat lokasi yang terindikasi digunakan sebagai posko.
Empat posko tersebut ditemukan setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jakarta, Bogor, dan Tangerang.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk menelusuri berbagai aktivitas yang diduga berkaitan dengan perkara makar. Salah satu temuan penting berada di sebuah rumah di Bogor yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas persiapan.
"Kami telah melaksanakan penggeledahan selain di daerah Jakarta, Bogor, juga Tangerang yang kami menemukan berbagai aktivitas," kata Susatyo, Sabtu (21/11/2026).
Dari hasil sementara, penyidik mengidentifikasi sekitar empat lokasi yang diduga dijadikan posko. Kepolisian masih mendalami aktivitas di tempat-tempat tersebut sebelum mengungkap hasil penggeledahan secara menyeluruh.
"Itu ada sekitar empat posko. Nanti lengkapnya akan kami sampaikan pada saat press conference nanti," ujarnya.
Di salah satu rumah di Bogor yang diduga dijadikan posko oleh Kombes IM, penyidik menemukan indikasi adanya perbuatan permulaan yang berkaitan dengan dugaan makar.
Temuan itu menjadi perhatian penyidik karena dinilai dapat memperkuat konstruksi perkara, terutama untuk menelusuri apakah aktivitas di lokasi tersebut telah melampaui tahap persiapan.
"Posko yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna," ucap Susatyo.
Bareskrim Dalami Unsur Persiapan hingga Pelaksanaan Makar
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita sejumlah dokumen dan spanduk. Barang bukti itu akan didalami untuk mengungkap hubungan antara aktivitas di posko dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
Bareskrim sebelumnya telah menjelaskan tiga fokus dalam membangun konstruksi perkara dugaan makar. Ketiganya meliputi perbuatan persiapan, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan perbuatan yang diduga sebagai makar.
Susatyo menegaskan, dugaan serangan yang menjadi bagian dari konstruksi penyidikan tidak terbatas pada serangan fisik. Serangan nonfisik, termasuk melalui ruang siber, juga menjadi bagian yang didalami.
"Intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan. Jadi sudah pernah kami sampaikan bahwa makar itu sesuai dengan Pasal 160 adalah niat untuk melakukan serangan. Baik itu serangan secara fisik maupun nonfisik, baik itu siber dan lain-lain," katanya.
Penggeledahan sejumlah posko tersebut merupakan perkembangan dari penyidikan yang sebelumnya juga menyasar rumah di kawasan Cipete. Lokasi itu diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026 melalui sidang etik.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkara penyadapan ilegal, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
