GELORA.CO - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mencermati dengan saksama berbagai bentuk gerakan yang dianggapnya sebagai kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar berpikir. Menurut Hasto, kelompok tertentu itu sengaja ingin membelokkan sejarah demi memprovokasi publik.
“Belajar dari filsafat dan tata nilai yang hidup di masyarakat, serta rekam jejak sejarah peradaban bangsa, Indonesia adalah bangsa terbuka, pelopor kemajuan dan memiliki peninggalan sejarah yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat politik, lalu dibelokkan, dan menjadi gerakan yang menghambat kemajuan alam pikir bangsa," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).
Hasto mencontohkan kelompok tertentu itu menggunakan isu penggantian ideologi Pancasila.
Padahal, Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, dan mendasari pembentukan konstitusi, dalam konstruksi meta legal termaktub di pembukaan UUD 1945.
"Pancasila sebagai filsafat telah hidup dalam sanubarinya rakyat. Pembukaan konstitusi itu tetap dan abadi, jadi Pancasila itu final. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik. Cara-cara yang tidak berkeadaban seperti ini sangat tidak sesuai dengan budaya bangsa," kata Hasto.
Dia meminta masyarakat memahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, membangun masa depan yang kontributif, dan mendorong negara lebih makmur serta adil.
"Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia," kata Hasto.
Oleh karena itu, Hasto menegaskan Pancasila merupakan ideologi yang menyentuh aspek fundamental kehidupan berbangsa. Karena itu, Hasto mendorong aparat penegak hukum tidak perlu ragu.
“Ekstrim kiri dan ekstrem kanan jelas bertentangan dengan Pancasila," tegas politikus asal Yogyakarta ini. (*)