GELORA.CO - Pemerintah China mengecam kritik internasional atas Undang-Undang keamanan nasional baru yang kontroversial untuk Hong Kong dan menyuruh negara-negara lain untuk tetap diam.
Pemerintah negara-negara Barat dan para kritikus telah memperingatkan undang-undang baru itu akan mengekang kebebasan Hong Kong dan melemahkan kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan yang tidak ditemukan di China daratan.
Namun para pejabat Beijing menolak kritik terhadap undang-undang yang baru disahkan itu.
"Apa hubungannya ini dengan Anda?" kata Zhang Xiaoming dari Kantor Urusan Dewan Negara Hong Kong dan Makau.
"Itu bukan urusan Anda," imbuhnya pada konferensi pers seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/7/2020).
Para pejabat China bersikeras telah ada konsultasi luas dengan masyarakat Hong Kong mengenai UU keamanan nasional itu.
"Jika yang kita inginkan adalah satu negara, satu sistem, itu akan sederhana," kata Zhang.
"Kami sepenuhnya dapat memberlakukan hukum pidana, prosedur pidana dan hukum keamanan nasional dan hukum nasional lainnya di Hong Kong," ujar Zhang.
"Mengapa kita perlu berupaya keras untuk merumuskan undang-undang keamanan nasional yang dibuat khusus untuk Hong Kong?" imbuhnya.
Zhang juga bersikeras bahwa UU baru -- yang katanya tidak dapat diterapkan secara retrospektif -- hanya menargetkan "sejumlah penjahat" dan "bukan seluruh kubu oposisi".
"Tujuan penetapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong jelas bukan untuk menargetkan kamp oposisi Hong Kong, kamp pro-demokras, sebagai musuh," katanya.
Sebaliknya, kebijakan Satu Negara, Dua Sistem menunjukkan "toleransi politik" pemerintah, imbuhnya.
Zhang juga mengecam saran mengenai sanksi-sanksi dari negara lain.
Adapun ... beberapa negara sekarang mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi berat pada beberapa pejabat Tiongkok, saya pikir ini adalah logika para bandit," cetus Zhang.
Komentarnya ini disampaikan sehari setelah partai pro-demokrasi Hong Kong, Demosisto mengumumkan pembubarannya, menyusul disahkannya Undang-Undang keamanan nasional ini.(dtk)