Ingat, Sejak Hari Ini Pelanggar Aturan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Didenda Hingga Rp 25 Juta
logo

1 Juli 2020

Ingat, Sejak Hari Ini Pelanggar Aturan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Didenda Hingga Rp 25 Juta

Ingat, Sejak Hari Ini Pelanggar Aturan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Didenda Hingga Rp 25 Juta

GELORA.CO - Untuk mengurangi sampah yang bersumber dari kantong plastik, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, hingga pasar rakyat di seluruh wilayah Ibukota.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 142/2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat yang berlaku efektif mulai hari ini, 1 Juli 2020.

Terkait Pergub tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih menegaskan, bagi pelaku usaha yang tetap memakai kantong plastik sekali pakai bakal dikenakan sanksi.

Ada beberapa tahapan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan. Mulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

"Pemberian sanksi dilakukan berjenjang. Dimulai dari pengelola yang menerbitkan surat teguran apabila ditemukan pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang mereka kelola tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan," ucap Andono dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/7).

Sementara untuk sanksi administratif, ada tiga kali teguran tertulis. Teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Teguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari. Dan yang terakhir adalah 3x24 jam atau 3 hari.

"Sementara uang paksa berlaku jika tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 kali 24 jam setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan. Terhadap pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 25 juta," jelasnya.

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Jika masih saja tak mengindahkan, Dinas LH akan mencabut izin pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembayaran uang paksa.
Selain sanksi, pemerintah juga memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mendapatkan insentif fiskal pada tahun depan (1 tahun setelah pergub mulai berlaku)," pungkas Andono.(rmol)