GELORA.CO - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP diminta ikut menengahi masalah polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Pasalnya lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo ini memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keberadan lembaga BPIP ini. Pasalnya tak sedikit anggaran yang dikucurkan ke lembaga tersebut.
Di tahun 2020, BPIP mendapat anggaran sebesar Rp 216,7 miliar. Namun anggaran itu dipotong untuk penanganan Covid-19 hingga tersisa Rp 160 miliar.
"Kepala BPIP “Menghilang” di Tengah Ramainya Pembahasan RUU HIP. Mungkin krn kepala BPIP repot/takut bersikap?" tulis @hnurwahid di akun Twitternya, Sabtu (27/6/2020).
Meski tidak secara langsung menyindir Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP, Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 ini menyebut dua pimpinan BPIP justru telah menolak RUU HIP.
"Krn Kepala BPIP pertama (Dr Yudi) dan Jend (Purn) Tri Sutrisno (yg jg Waket DewanPengarahBPIP) malah menolak RUU HIP yg tak sesuai dg Pancasila itu," sebutnya.
Diketahui BPIP merupakan lembaga yang dibentuk sejak tahun 2017 lalu. Dengan struktur Ketua Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri dan Kepala Yudian Wahyudi.
Sementara anggota Dewan Pengarah BPIP terdiri dari Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya dan Rikard Bagun. []