GELORA.CO -Pidato kemarahan Presiden Joko Widodo pada (18/6) di Istana Negara viral. Saat Sidang Kabinet Paripurna itu, Jokowi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bakal ada perombakan kabinet Indonesia Maju.
Indonesia Police Watch (IPW) pun angkat bicara terkait pidato Kepala Negara yang telah viral sejak Minggu malam (28/6). Dalam pandangan IPW, setidaknya ada 12 Menteri yang wajib diganti.
“Ada 12 Menteri yang patut direshuffle,” kata Neta dalam keterangan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/6).
Adapun dua belas menteri itu antara lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang dinilai tak mampu menggerakan ekonomi rakyat lewat terobosan UMKM.
Kemudian, Menkumham Yasona Lolly yang kerap membuat kebijakan gaduh salah satunya membebaskan ribuan narapidana. Menpora Zainudin Amali dan Menteri Pariwisata Wisnuhutama yang sampai saat ini tidak terdengar suara maupun kinerjanya.
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dinilai tidak mampu mengatasi mafia perdagangan gula. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah yang justru malah mengizinkan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).
Menteri Sosial, Juliari Batubara tak mampu mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial (Bansos), Menkominfo Jhony G Plate dianggap tidak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pandemik Covid-19.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi justru tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang tak terdengar kiprahnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademik Covid 19.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang selalu memunculkan kontroversial sehingga memicu kegaduhan.
Neta mengingatkan, bahwa Jokowi jangan sekadar mengancam tanpa membuktikan perkataanya.
Presiden Jokowi jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Sebab kabinet Presiden Jokowi semakin loyo dan tidak terarah, baik dalam upaya penegakan hukum, pembangunan sosial maupun ekonomi,” pungkas Neta. (Rmol)